Sebagai upaya mendorong percepatan implementasi online single submission (OSS) di wilayah Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu melaksanakan Sosialisasi peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, mekanisme integrasi pendaftaran JKN-KIS badan usaha melalui Online Single Submission (OSS) kepada pekerja penerima badan usaha dan portal bersama BPJS pada Senin (10/12).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Bengkulu, Wata, Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu, Toni Harisman, perwakilan dari Disnakerprov dan Kota Bengkulu, serta perwakilan dari Apindo.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Abdul Mukti menjelaskan bahwa integrasi antara BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam hal menyukseskan program JKN-KIS khususnya rekrutmen PPU-BU sangat diperlukan.

“Agenda kita hari ini adalah menjelaskan tentang applikasi OSS sekaligus menyosialisasikan Perpres Nomor 82 tahun 2018, Disini kita mengundang dari Disnaker, PMPTSP, dan teman teman dari Apindo, dulu di Perpres nomor 19 tahun 2016 apabila ada tunggakan hampir tiga tahun maka yang diakui maksimal hanya 12 bulan ditambah bulan berjalan, namun nantinya dengan diberlakukannya Perpres terbaru ini Perpres nomor 82 Tahun 2018) maka iuran tertunggak yang wajib dibayar menjadi maksimal 24 bulan, sehingga sekarang adalah kesempatan bagi peserta untuk segera melunasi tagihan sebelum efektif berlaku Perpres Nomor 82 tahun 2018 ini,” ujar Mukti.

Selain itu Mukti juga menjelaskan beberapa poin penting perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 seperti Kewajiban pemberi kerja, Status pendaftaran Suami Istri yang bekerja, Perubahan Status Kepesertaan, tata cara pembayaran iuran, mekanisme pemberhentian penjaminan, pergantian FKTP dan hak Kelas Rawat, sementara dalam Sistem OSS Mukti menjelaskan bahwa sistem ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta memudahkan pendaftaran JKN-KIS Badan Usaha.

Toni Harisman selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bengkulu menjelaskan dalam impelementasinya aplikasi ini masih banyak perlu dilakukan perbaikan.

”Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS ini wajib dilaksanakan. Pemakaian aplikasi jyga harus dioptimalkan khususnya yang dilaksanakan di Bengkulu, di beberapa daerah masih sebatas mengeluarkan NIB, info terbaru di bulan Desember OSS ini akan ditangani langsung oleh BKPM, kita akan terus mendorong agar aplikasi ini dapat segera terlaksana penuh,” jelas Toni.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS sendiri adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.[Rls/Nurhas]