IST/Reuni 212

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Ratusan massa Aliansi Cinta Pancasila dan NKRI serta Kelompok Bela Kalimat Tauhid menggelar aksi bersamaan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 2 Desember 2018.

Ratusan massa bela kalimat tauhid membawa bendera tauhid sebagai simbol bendera Rasulullah dan bendera umat Islam. Sementara tidak jauh dari lokasi, kelompok Aliansi Cinta Pancasila dan NKRI membawa ratusan bendera merah putih.

Kedua kelompok tersebut berkumpul di Islamic Center Kota Mataram. Sebanyak 500 personel gabungan Polda NTB dan Polres Mataram mengawal aksi tersebut.

Dalam tuntutan kelompok bela kalimat tauhid, massa meminta semua pihak menjaga bendera Al-liwa dan Ar-rayah sebagai simbol bendera umat Islam. Sementara kelompok cinta Pancasila dalam tuntutannya menolak segala bentuk ideologi di luar ideologi Pancasila. Mereka menolak berdirinya khilafah di Indonesia, isu SARA serta politisasi berlabel agama.

Namun tak dibayangkan, kedua kelompok tersebut justru bergabung menjadi satu dan menyerahkan bendera tauhid dan bendera merah putih pada pengurus Islamic Center. Aksi tersebut diketahui merupakan aksi perdamaian.

Kedua kelompok tersebut kemudian membacakan pernyataan sikap secara bersamaan, di antaranya tolak segala bentuk ideologi selain Pancasila, tidak memberi ruang ormas anti Pancasila, tolak kampanye SARA dan politisasi agama serta mendukung pemilu 2019 kondusif.

Kapolres Mataram, Ajun Komisaris Besar Polisi, Saiful Alam, mengatakan aksi tersebut berjalan kondusif dan tidak menggangu aktivitas car free day maupun peribadatan warga di hari Minggu.

“Seperti di hari Minggu ini, ada aktivitas masyarakat yang ke gereja, kegiatan masyarakat yang melakukan maulid nabi, termasuk juga kegiatan car free day. Tapi semua berjalan lancar dan kondusif,” terangnya, dilansir Viva, Minggu (2/12/2018).

Sementara itu, di Jakarta di waktu yang sama ajakan untuk memilih calon presiden dan calon anggota legislatif terdengar dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta, meski tak spesifik menyebut nama tertentu.

Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tak ada satu pun pelanggaran aturan masa kampanye dalam ajang tersebut.

Pernyataan yang menyinggung pemilu 2019 keluar dari Rizieq Shihab. Ia berpidato dalam rekaman suara yang diputar sejumlah pengeras suara.

“Di pileg dan pilpres 2019, haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama, yang antisyariah, anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-UUD 1945, dan antikebhinekaan.”

“Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama,” kata Rizieq.

Meski tak menyebut nama, ijtima ulama secara tidak langsung menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

September lalu, Prabowo meneken kontrak politik dengan forum yang digagas kelompok 212, sebuah gerakan di balik tuntutan pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama.

Sesuai tahapan pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye di ruang terbuka yang melibatkan massa baru boleh dilakukan pertengahan Maret 2019.

Dalam ketentuan KPU, kampanye dengan istilah rapat umum itu digelar 21 hari sebelum masa tenang yang jatuh tanggal 14 April 2019.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettatolo, mengaku telah mendengarkan pernyataan Rizieq itu. Ia berkata, pidato itu tak bisa serta merta dihubungkan dengan peristiwa lain di luar Reuni 212.

Merujuk pengawasan lapangan yang dilakukan Bawaslu, baik terhadap pidato Rizieq maupun Prabowo, Ratna menyimpulkan Reuni 212 tak melanggar tahapan kampanye terbuka.

“Dari hasil pengawasan, kami tidak menemukan unsur kampanye di reuni itu,” ujar Ratna dilansir BBC News Indonesia, Senin (3/12/2018). [Ivana]