PedomanBengkulu.com, Jakarta – Permasalahan muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China kembali jadi sorotan dunia. Terutama, pasca-laporan jurnalisme investigatif yang dilakukan kantor berita Associated Press (AP).

Laporan AP menyebut soal kamp-kamp penahanan yang didirikan pemerintah China untuk warga muslim Uighur. Di sisi lain, Beijing mengatakan, fasilitas tersebut adalah lembaga pelatihan vokasi atau kejuruan.

Reaksi pun muncul dari parlemen Indonesia. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah RI mendesak pemerintah China mengizinkan tim pencari fakta independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang.

“Kita mengecam sikap pemerintah China yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnis Uighur,” ujar Kharis, dilansir Liputan6, Selasa (18/12/2018).

Politikus PKS ini menyatakan, pihaknya ingin ada penelusuran fakta atas kabar soal pembatasan kelahiran etnis Uighur yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda “memerangi terorisme”.

Hal lain, lanjut Kharis, pihaknya ingin klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara bagi warga Uighur.

Menurut Abdul Kharis, yang komisi-nya bermitra dengan Kementrian Luar Negeri, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.

Sikap serupa disampaikan wakil ketua DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang justru mengalami perlakuan represif.

Dia mengatakan, lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur,” ujar Fadli Zon, Senin (17/12/2018).

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, seyogyanya pemerintah Indonesia bersuara atas nasib muslim Uighur.

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk menyelamatkan nasib muslim Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusul Kalla (JK) menegaskan, Indonesia menolak tindak pelanggaran HAM terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang.

Namun, JK menyatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan persoalan domestik negara China.

“Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah domestik Uighur,” ujar JK di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Secara terpisah, pemerhati hubungan internasional Dinna Wishnu menyatakan, bisa dipahami jika pemerintah Indonesia belum bersikap terkait kasus muslim Uighur ini.

Menurutnya, sepanjang sejarah, belum pernah pemerintah Indonesia mengkritik praktek keagamaan yang secara umum dikontrol ketat oleh pemerintah China, tidak hanya yang muslim tapi juga agama lain.

“Pemerintah Indonesia dalam memberikan kritik atau masukan ke pemerintah lain biasanya dilakukan secara konstruktif, menjaga hubungan antar negara, dan (masukannya) bisa diterima oleh negara lain,” ujar Dinna.

Menurutnya, bila Indonesia mengkritik yang terjadi di China, maka Indonesia juga harus konsisten mengkritik yang terjadi di Yaman, Myanmar, dan aksi kekerasan di sejumlah negara lainnya.

Sebagian besar komunitas muslim Uighur dan etnis minoritas Kazakh tinggal di provinsi Xinjiang, wilayah kaya sumber daya alam yang berbatasan dengan delapan negara: Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Mereka mewarisi tradisi yang berasal dari pedagang kuno di Jalur Sutra.

Namun, warga Uighur cenderung memiliki lebih banyak kesamaan budaya dan etnis dengan orang-orang di negara-negara Asia Tengah daripada warga mayoritas Han. Pun dengan bahasanya dan perawakannya.

Dan, Islam menjadi bagian penting dari identitas mereka. Kebanyakan menjalankan aliran Sunni yang moderat, lainnya Sufi.

Seperti dikutip dari VOA News, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, total populasi Uighur di China hanya 10 juta jiwa, kurang dari 1 persen dari total populasi di Tiongkok.

Pada 1945, 75 persen penduduk Xinjiang adalah warga Uighur. Kini tinggal 45 persen, kalah banyak dari kelompok suku Han.

Seiring perubahan demografi, sejumlah aktivis mengatakan, peluang Uighur untuk terlibat dalam kegiatan bisnis dan budaya secara bertahap dibatasi oleh pemerintah China. Mereka juga menyebut, Beijing menerapkan pembatasan ketat soal Islam, melabeli sejumlah tradisi Muslim sebagai ‘ekstremis’.

Ketegangan anggota komunitas Uighur dan Pemerintah China meningkat pada 1990-an, tatkala dukungan pada kelompok separatis meningkat di Xinjiang.

Kelompok yang ingin memisahkan diri dari China itu terinspirasi kolapsnya Uni Soviet dan kemunculan negara-negara muslim di Asia Tengah.

Ketika Beijing menekan demonstrasi yang kian marak, para aktivis bergerak di bawah tanah.

China dituduh mengintensifkan tindakan represif terhadap warga Uighur jelang Olimpiade Beijing pada 2008.

Namun, ketegangan meningkat dramatis pada 2009. Kerusuhan terjadi pada tahun itu di Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang.

Sejumlah pejabat China mengatakan, sekitar 200 orang tewas karenanya, sebagian besar adalah warga mayoritas Han.

Beijing berpendapat bahwa tindakan keras diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan penyebaran sentimen separatis.

Ketegangan meningkat lagi pada tahun 2016, seiring kedatangan seorang sekretaris partai baru ke Xinjiang. Namanya Chen Quanguo. Ia dilaporkan menerapkan kebijakan garis keras, serupa yang ia gunakan ketika berada di Tibet.

Sejak itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok menempatkan satu juta orang Uighur di kamp-kamp tahanan. Di sisi lain, China mengaku menempatkan warga Uighur di ‘pusat-pusat pendidikan kejuruan’ untuk menghentikan penyebaran ekstremisme dan untuk menghentikan gelombang serangan teroris.

Para kritikus menganggap, tindakan China tersebut bertujuan untuk menghancurkan identitas warga Uighur.

Amnesty International menyebut, kamp-kamp re-edukasi untuk warga Uighur mirip ‘kamp konsentrasi perang’.

Patrick Poon, peneliti soal China di Amnesty International, mengatakan kepada The Independent bahwa diduga ada 3 juta orang yang ditahan dalam kamp-kamp tersebut.

“Menurut saya, sah-sah saja jika orang mengkhawatirkan bagaimana kamp-kamp tersebut dijalankan serupa dengan kamp konsentrasi masa perang. Skalanya sebanding,”

Namun, Michael Kugelman, wakil direktur Program Asia di Wilson Center yang berbasis di Washington mengatakan, pembelaan terhadap warga Uighur kalah oleh kepentingan banyak negara yang ingin mempertahankan kedekatan hubungan dengan China.

“Sikap senyap Dunia Muslim tentang perlakuan China terhadap Uighur dapat dikaitkan dengan minat yang kuat untuk mempertahankan hubungan dekat dengan negara adidaya berikutnya di dunia itu,” kata dia seperti dikutip dari situs Globe and Mail. [Ivana]