Dalam rangka mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu menuju Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Perbendaharaan Keuangan Daerah, Rabu (09/01).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Rizki Lestari menjelaskan mulai dari proses terbentuknya data dan pendataan sampai dengan proses migrasi ke BPJS Kesehatan sehingga menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang dibutuhkan.

“Mekanisme pendaftaran awalnya bisa dengan Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi melalui Dinas Sosial di kabupaten dan kota melalui data Base Data Terpadu (BDT). Dari sana akan terlihat siapa yang belum memiliki jaminan kesehatan dan siapa yang sudah. Hal ini penting sehingga Pemerintah Daerah dapat mengetahui secara jelas data BDT by name by address yang belum memiliki jaminan kesehatan yang bersumber dari data Dukcapil. Data tersebut dapat digunakan untuk mengejar UHC,” jelas Rizki.

Ia juga mengatakan, di dalam peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 sudah tidak disebutkan lagi Jamkesda untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, Pemerintah Daerah kini dapat mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program JKN-KIS, bukan hanya masyarakat miskin dan tidak mampu saja. Dengan partisipasi Pemerintah Daerah setempat, diharapkan langkah menuju UHC di tahun 2019 dapat kian nyata.

“Apabila anggaran tidak banyak, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu minimal dapat meng-cover data BDT provinsi,” tambah Rizki.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Pemprov Bengkulu Heru Susanto pun menyambut positif wacana dan penjelasan dari BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dan akan menindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Ia mengatakan, Pemerintah Daerah setempat memang menempatkan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan prioritas masyarakat yang menjadi perhatian utama.

“Ini informasi yang baik, kita akan coba untuk mengantarkan info ini dalam rapat pembahasan APBDP nanti maupun dalam rapat tim TAPD. Harapan kami juga ke depan seluruh penduduk setempat bisa terjamin oleh Program JKN-KIS serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan optimal,” ujar Heru [**]