Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, mendorong BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melakukan advokasi kepada BPRS dan PERSI di wilayah Kota Bengkulu, Senin (21/01). Hal ini dilakukan untuk memastikan aturan baru tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris PERSI Abdi Setia Kesuma, Ketua BPRS Bengkulu Hendarini, perwakilan dari beberapa rumah sakit di Bengkulu serta Kabid Pelayanan Kesehatan Provinsi Bengkulu, Edriawan Mansyur, serta Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Bengkulu, Herly Dwi Putra.

Dalam penjelasannya, Edriwan mengatakan bahwa pemahaman tentang iur biaya dan selisih biaya dalam penerapannya perlu diselaraskan agar tidak terjadi salah persepsi atau salah tafsir yang dapat berimbas terhadap pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

 “Kami dari Dinkes menyarankan adanya kesepakatan bersama dengan kondisi kekinian, untuk Pemberlakuan Urun biaya memang sampai dengan saat ini masih dilakukan pembahasan antara Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan para stakeholder lainnya dan kita masih menunggu hasil (pertemuan) tersebut,” ujar Edriwan.

Sementara itu, Kepala Bidang PMR BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Herly Dwi Putra menyatakan, ada dua hal penting yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 51/2018, yaitu tentang urun biaya dan selisih biaya. Herly menjelaskan, untuk urun biaya teknisnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan sementara mengenai selisih biaya itu adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya.

“BPJS Kesehatan tidak akan menerapkan aturan apabila regulasinya belum ada, kita dihadapkan pada kondisi regulasi sudah ada namun masih diperlukan kejelasan. Pada Permenkes ini, urun biaya sepakat untuk belum diterapkan karena menunggu regulasi lanjutan mengenai selisih biaya. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan dapat segera menerapkan regulasi tersebut. Baik dari Dinas Kesehatan maupun BPJS Kesehatan jika ada info terbaru akan segera meneruskannya kepada teman-teman PERSI,” jelas Herly.

Sampai dengan Januari 2019, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu telah bekerja sama dengan 209 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi dokter keluarga, Puskesmas dan klinik pratama, serta 15 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 14 rumah sakit dan satu klinik utama tersebar di 6 Kabupaten/Kota.[**]