Dalam rangka memperkuat fungsi layanan Aplikasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP Provinsi Bengkulu bersama para Pihak diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan rapat Koordinasi bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Provinsi Bengkulu Kamis, (03/01).

Pertemuan ini juga sebagai kelanjutan dari ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara DPMPTSP Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu pada bulan Desember 2018 yang lalu, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Hendry Poerwantrisno, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari, Kepala KPP Pratama Bengkulu, Raden Agus Setiawan, serta perwakilan dari BPJS ketenagakerjaan Cabang Bengkulu.

Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Hendry Poerwantrisno mengatakan pertemuan ini adalah sebagai langkah awal koordiasi agar ke depannya setiap badan usaha yang melakukan pendaftaran maupun memperpanjang izin dapat melengkapi persyaratan dan kewajibannya terlebih dahulu terkait Jaminan Sosial dan perpajakan.

“Kita berkomiten untuk bekerja sesuai target dari Kordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Tugas kita ada mengintegrasikan antara perizinan yang kita keluarkan melalui OSS dengan lintas sektor seperti BPJS (kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan perpajakan, belum lama ini kita juga sudah melakukan MoU bersama tentang pelayanan perizinan yg berkomitmen terhadap BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan melalui aplikasi OSS ini,” jelas Hendry.

Hendry juga menjelaskan saat ini masih ada beberapa izin yang belum di akomodir oleh OSS, seperti izin air dan izin mineral, sehingga Untuk mengakomodirnya DPMPTSP Provinsi Bengkulu melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Simpanse), namun aplikasi lokal ini belum terintegrasi dengan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Inilah yang akan kita lihat apakah dapat terintegrasi bersama,” tambah Hendry.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari menyampaikan terima kasihnya atas komitmen dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam program Jaminan Sosial ini, Rizki pun mengungkapkan untuk sementara kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi Aplikasi simpanse dan OSS.

“Kalau ternyata fungsinya berbeda maka kami akan meminta izin ke pusat apakah dapat diintegrasikan sekaligus menjadi pilot project bersama,“ terang Rizki.[**]