PedomanBengkulu.com, Bengkulu —  Terdakwa kasus dugaan korupsi dana beban kerja pada dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu yaitu Juliantoni Firdaus, mantan bendahara mengembalikan kerugian negara sebesar Rp200 juta melalui kuasa keluarga terdakwa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya, terdakwa Ihsanul Arif alias Itang selaku Kabid Perbendaharaan juga sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp500 juta, Senin (21/1/2019).

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan, membenarkan terkait pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa tersebut sebesar Rp200 juta. Pihaknya sangat mengapresiasi pihak keluarga maupun terdakwa yang kooperatif melakukan pengembalian kerugian negara.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi pihak terdakwa yang sudah beritikad baik dan koperatif dalam kasus ini untuk mengembalikan kerugian negara dan ini akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutan,” kata Emilwan Ridwan.

Selanjutnya uang kerugian negara tersebut langsung dititipkan kepada pihak Bank Mandiri cabang Bengkulu melalui jasa Pick-up Service.

Dari pengembalian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp200 juta dan terdakwa sebelumnya 500 juta, total  kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar 1,1 miliar juta karena sebelumnya ASN maupun honorer lingkungan DPPKAD Kota Bengkulu tersebut telah mengembalikan Rp400 juta, maka sisa kerugian negara sekitar Rp400 juta dari total Rp1,5 miliar kerugian negara.

Sementara untuk terdakwa lainnya yaitu Emiyati, mantan Kasi Verifikasi sekaligus PPTK dan M Sofyan, mantan Kadis DPPKAD Kota Bengkulu belum mengembalikan kerugian negara.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang di bagika kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015 lalu.

Kemudian dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1,5 miliar rupiah dari total dana kurang lebih sebesar Rp5,6 miliyar dan diduga ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal. Perwal yang di terbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu tetapi faktanya pembayarannya dilakukan pada bulan Januari. [Ardiyanto]