Fatimah Siregar

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait masuknya Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Bengkulu yang berasal dari dari Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Pondok Melati, Bekasi yang seharusnya 2.906 amplop namun baru di kirim 1.051 amplop dengan pengirimannya secara bertahap dari mulai tanggal 26, tanggal 27 dan tanggal 28 Januari 2019 melalui jalur darat.

Berdasarkan informasi didapat Tabloid Indonesia Barokah ke Intansi – Instansi terkait guna mewaspadai adanya dugaan peredaran gelap HOAX menjelang Pilpres mendatang yang mana dikaitkan dengan situasi politik yang akan digunakan sebagai alat media Propaganda untuk menyudutkan salah satu Paslon Capres dan Cawapres No urut 02 Prabowo – Sandi yang berdampak adanya gesekan antar pendukung Capres dan Cawapres.

Menyikapi hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu melalui Komisioner Devisi Pengawasan Fatimah Siregar, Selasa (29/1/2019) mengatakan Bawaslu melalui Gakkumdu telah memutuskan bahwa Tabloid Indonesia Barokah tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Tidak adanya unsur pelanggaran berarti Bawaslu tidak perlu melakukan proses penindakan berikutnya, termasuk melakukan tindakan penyimpanan terhadap barang bukti,” jelas Fatimah.

Dijelaskan Fatimah, apabila ada pihak lain yang meminta kepada Bawaslu diluar kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, pengawas Pemilu dapat menjelaskan kewenangan dan proses yang menjadi tanggung jawab Bawaslu saja.

“Kewenangan terhadap ketentuan dugaan pelanggaraan pers ada di dewan pers. Kewenangan dugaan munculnya keresahan masyarakat ada di pihak keamanan. Koordinasi antar pihak di Provinsi tetap dalam koridor kewenangannya masing-masing,” imbuhnya.

Apabila memerlukan keterangan tertulis oleh Bawaslu Provinsi, tambahnya, cukup dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Bawaslu RI terkait dengan Tabloid ini, tidak menambah dan tidak mengurangi.

“Besok, Gugus Tugas akan rapat, terutama mendiskusikan pendapat Dewan Pers dalam perbuatan Indonesia Barokah ini. Akan segera disampaikan hasilnya. Setidaknya dapat informasi apa putusan dewan pers terkait dengan nasib tabloid ini dari sudut pandang kewenangan mereka. Dan apa arahan Gugus Tugas RI terkait hal ini. Bawaslu Provinsi silakan melakukan identifikasi terkait jumlah dan lokasi penyebaran tabloid jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam proses pengawasan melekat,” terang Fatimah. [Ardiyanto]