PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu melalui kerjasama MoU dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kantor Kejari Bengkulu, Jumat (22/2/2019).

Kepala Dinas Disdikbud Rosmayeti, mengatakan tujuan dari penandatangan MoU tersebut agar pelaksanaan program-program Disdikbud 2019 dapat dilakukan pengawasan dan pengamanan sehingga pelaksanan dari program baik fisik maupun non fisik di lingkungan Disdikbud terlaksana dengan baik, efektif dan optimal.

“Intinya seperti itu, jadi adanya pendampingan hukum ketika tim-tim kita yang di lapangan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) inilah tujuannya kami melakukan MoU dan nanti dituangkan melalui TP4D. Artinya ini adalah kesempatan emas bagi kami karena melalui Walikota Bengkulu sudah mengintruksikan kepada seluruh OPD melakukan MoU untuk pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun non fisik di OPD masing masing,” ujar Rosmayeti.

Untuk TP4D, kata Rosmayeti, ini merupakan kerjasama kedua kalinya. Rosmayeti sangat mengapresiasi keterbukaan Kejari Bengkulu kepada Disdikbud dalam setiap kordinasi yang dilakukan Disdikbud disambut dengan baik. MoU tersebut juga bermaksud agar tim Disdikbud yang ada di lapangan tidak was-was untuk melaksanakan program Disdikbud. Baik itu pembangunan fisik seperti pembangunan kelas, rehap dan penggandaan alat-alat praktek, kalau non fisiknya pendampingan penguatan K13.

“Untuk dana Bos 77 miliyar, 43 miliyar dana Bos untuk SD dan SMP. Untuk DAK kurang lebih 12,4 miliyar, terus untuk transport guru dan lain-lain termasuk juga kegiatan non fisiknya. Itu cuma beberapa item karena keterbatasan tim dari Kejari sehingga ada beberapa kegiatan yang bisa diberikan pengawasan dan pengawalan. Kita yang minta diawasi itu lebih kurang 12,4 miliyar yaitu DAK APBN melalui APBD,” ungkap Rosmayeti.

Sementara Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan, mengatakan setelah menerima surat permintaan pengawalan, tim TP4D sudah mempelajari menelaah permohonan tersebut. Setelah itu, nanti tim TP4D akan mengundang pihak pihak Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk melakukan persentase pemaparan dan dijadwalkan cepat dalam satu atau dua minggu.

“Hasil dari paparan itu kita akan lihat bentuk kegiatannya dan bentuk pengawalan seperti apa yang harus dilakukan, karena ini dananya cukup besar yang menyangkut pembangunan sekolah untuk kemajuan penidikan kita. Saya sangat atensi dengan kegiatan pendampingan tersebut. Jadi waktu pemaparan itu bisa kita terima kita keluarkan surat perintah pendampingan TP4D. Sejak terbitnya surat itu, pendampingan dari mulai pelaksanaan, samai selesainya pelaksanaan pekerjaan itu kita lakukan pendampingan dari awal sampai akhir. Kita menjamin kegiatan selesai sesuai jadwal bisa menjaga kualitas barang itu sendiri dan tidak sampai menyimpang dari pada aturan yang berlaku,” jelas Emilwan.[Anto]