PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengungkapkan dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2020-2025 mendatang. Semua daerah harus bersiap.

Bonus demografi merupakan sebuah transisi demografi di mana terjadi ledakan penduduk usia kerja (dua penduduk usia kerja banding satu penduduk non-usia kerja/rasio ketergantungan 50 atau lebih kecil).

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, bonus demografi ini keuntungannya hanya bisa didapat ketika semua pihak-pihak terkait dapat bekerjasama untuk melakukan kerja nyata.

“Kerja nyata menciptakan banyak lapangan kerja, kerja nyata untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, kerja nyata untuk meningkatkan sumber daya manusia anak-anak muda. Semua mesti bersinergi agar keuntungan bonus demografi bisa kita petik untuk kemajuan Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya,” kata Riri Damayanti kepada jurnalis, Selasa (12/2/2019).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, sempitnya lapangan kerja di tengah masih tingginya angka pengangguran akan menjadikan masa bonus demografi justru menjadi bencana demografi.

“Makanya kita butuh pembenahan terutama di sektor pendidikan. Semua tenaga terdidik harus mampu menjawab semua kebutuhan riil di dunia kerja yang sebentar lagi akan serba digital,” ungkap Riri Damayanti.

Sementara jumlah penduduk selama beberapa tahun mendatang terus meningkat. Seperti dalam data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 lalu jumlah populasi Indonesia mencapai 265 juta jiwa.
Jumlah generasi millennial berusia 20-35 tahun mencapai 24 persen, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun).

Lalu, pada 2024, angkanya berpotensi meningkat hingga 282 juta dan sekitar 317 juta jiwa pada 2045.

“Ini membuktikan bahwa kaum muda sangat menentukan nasib bangsa ke depan. Semua lapangan kerja akan diisi oleh millenial. Saya lewat kursi DPD RI akan mendorong lahirnya regulasi yang akan membuat kebijakan setiap pemerintah daerah harus benar-benar pro kepada millenial untuk menyambut bonus demografi,” imbuh Riri Damayanti.

Ketika pemerintah daerah mampu menghadapi bonus demografi, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini melanjutkan, setiap daerah akan menjadi daerah yang maju.

“Waktu yang kita punya nggak banyak. Pemerintah daerah harus siap-siap. Fondasi ekonomi kita harus kuat biar banyak lapangan kerja yang bisa tercipta. Kalau nggak, kita bisa jadi terkaman bangsa asing,” beber Riri Damayanti.

Secara kongkrit, data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia hingga kini masih berkategori lower-middle income economy dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita pada tahun 2013 mencapai US$3.580, atau masih jauh dari ambang batas PNB per kapita negara maju (high income economy) yang sebesar US$12.746.

“Makanya semua hambatan seperti infrastruktur yang masih jelek, pinjaman modal usaha yang masih sulit, korupsi dan hambatan-hambatan lainnya harus disingkirkan agar kita bisa maju dengan pesat,” demikian Riri Damayanti. [Eva De]