Pedomanbengkulu.com, Bengkulu — Empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu 2015 lalu yaitu M Sofyan, mantan Kadis DPPKAD Kota Bengkulu, Iksanul Arif alias Itang, mantan Kabid Akutansi dan Perbendaharaan, Juliantoni Firdaus, mantan bendahara dan Emiyati, mantan Kasi Verifikasi sekaligus PPTK dituntut hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Daniel selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu, dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Senin (11/2/2019).

Selain denda 50 juta, keempat terdakwa tersebut ditambah dengan hukuman membayar uang pengganti. Terdakwa M Sofyan, Iksanul Arif alias Itang dan Emiyati harus membayar uang pengganti sebesar 94 juta rupiah, sementara terdakwa Juliantoni Firdaus harus membayar uang pengganti sebesar 92 juta rupiah.

“Terdakwa dituntut hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti, terdakwa M Sofyan, Iksanul Arif alias Itang dan Emiyati harus membayar uang pengganti sebesar 94 juta rupiah, sementara terdakwa Juliantoni Firdaus harus membayar uang pengganti sebesar 92 juta rupiah,” terang Daniel.

Para terdakwa tersebut dijerat pasal 3 undang undang nomor 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara.

Seperti diketahui bersama terdakwa Iksanul Arif alias Itang dalam kasus ini telah mengembalikan kerugian negara sebesar 500 juta rupiah dan terdakwa Juliantoni Firdaus mengembalikan kerugian sebesar 200 juta rupiah.

Sementara kerugian negara sebesar 400 juta juga sudah dikembalikan oleh para ASN maupun honorer lingkungan DPPKAD maka total kerugian yang sudah dikembalikan sebesar Rp1,1 miliyar dari kerugian yang dialami negara Rp1,5 miliar.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada 2015 lalu yang dibagikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015 lalu.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yaitu Emiyati dan M Sofyan belum sedikitpun mengembalikan sisa kerugian yang dialami negara. Ironisnya dua terdakwa yang belum mengembalikan kerugian negara tersebut dituntut dengan hukuman yang sama yaitu 1 tahun 8 bulan subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar dari total dana sebesar Rp5,6 miliar dan diduga ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari Peraturan Walikota (Perwal).

Perwal yang diterbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada Agustus 2015 lalu, namun faktanya pembayaran dilakukan pada Januari. [Anto]