PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Secara tegas,┬áKepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong, Afni Sardi, Kamis (28/2) mengatakan akan segera menurunkan petugas ke sejumlah objek – objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) guna melakukan pendataan ulang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data real nilai pajak MBLB yang harus disetorkan oleh masing – masing wajib pajak MBLB.

“Berdasarkan pengamatan Kami, Wajib Pajak kerap memanipulasi jumlah pajak MBLB yang akan disetorkan. Terkadang, nilai pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan kubikasi material yang dijual belikan maupun material yang digunakan untuk kepentingan Komersial. Hal inilah yang kerap membuat perolehan pajak MBLB di Rejang Lebong menjadi sangat kecil dan tidak mencapai target. Untuk itu, untuk menghindari hal tersebut, Kami akan menurunkan petugas ke lokasi – lokasi Wajib pajak MBLB mengambil data secara langsung dan mendadak. Sehingga, data nilai pajak yang harus disetorkan adalah data yang benar benar real. Bukan berdasarkan laporan wajib pajak semata,” ujar Afni.

Sebagai contoh, sambung Afni, wajib pajak dari kalangan pengusaha perumahan atau Developer serta pelaku usaha tambang galian C. Biasanya, petugas menentukan nilai pajak MBLB yang harus disetorkan hanya berdasarkan kubikasi yang dilaporkan oleh para pengusaha saja tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Hal ini akan memberi cela bagi para pengusaha untuk memanipulasi kubikasi material yang digunakan dengan tujuan untuk mengecilkan nilai pajak MBLB yang akan disetorkan.

“Mereka biasanya melaporkan Kubikasi material yang digunakan sangat jauh lebih sedikit dari fakta yang ada. Misalkan, pada usaha perumahan. Pada pembuatan satu unit rumah digunakan 1000 kubik batu gunung dan 100 kubik pasir. Sedangkan, rumah yang dibuat mencapat 100 unit dalam satu lokasi. Tetapi, yang dilaporkan kepada petugas kita penggunaan batu gunung hanya 100 kubik dan pasir hanya 10 kubik per satu unit rumah. Nah disini telah terjadi upaya manipulasi data pajak yang dilakukan oleh para pengusaha yang mengakibatkan munculnya potensi kerugian daerah,” ujar Afni.

Dilanjutkan Afni, kedepan pihaknya selaku eksekutor penagihan pajak MBLB akan bersikap tegas. Bagi pengusaha yang nantinya terbukti melakukan manipulasi data pajak akan disanksi tegas.

“Kita akan melayangkan surat teguran kepada para pengusaha yang ketahuan melakukan manipulasi data. Jika tetap saja membandel, maka Kita akan melibatkan PPNS untuk melakukan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan perkara ke ranah hukum pidana sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Afni.

Seperti dilansir sebelumnya, Pemerintah Daerah Rejang Lebong belakangan semakin optimis jika perolehan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan menjadi sumber terbaik untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terlihat dari nilai target pencapaian pajak MBLB yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong meningkat drastis pada tahun 2019 ini yaitu mencapai Rp. 1.735.000.000,-.

Kepala Bidang Penagihan dan Pendataan BPKD Rejang Lebong, Hari Mulyawan SE, Jumat (22/2) mengatakan, tingginya target perolehan pajak MBLB ini ditetapkan setelah Pemerintah Daerah Rejang Lebong bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggali sejumlah potensi potensi baru wajib pajak MBLB yang sebelumnya belum tersentuh oleh pemerintah.

“Tahun 2019 ini targetnya mencapai Rp. 1.735.000.000,” ujar Hary.

Dijelaskan Hary, berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini upaya penagihan pajak MBLB tersebut tidak lagi dilakukan oleh petugas dibawah BPKD Rejang Lebong, melainkan penagihan akan dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong.

“Tetapi, target perolehan tetap dibebankan kepada BPKD Rejang Lebong. Hanya penagihannya saja yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong. BPKD sifatnya hanya menerima setoran nilai pajak MBLB yang berhasil ditagih oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong,” ujar Hary.

Sementara itu, sambung Hary, terkait sumber sumber wajib pajak MBLB yang baru digali akan segera dikoordinasikan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong sebagai juru tagih agar tidak luput ditagih selama masa tahun anggaran 2019 ini. “Selain pengusaha tambang, masih banyak sumber wajib pajak MBLB yang belum tersentuh. Salah satunya yaitu dibidang usaha pengembang perumahan atau Developer. Dalam waktu dekat ini, Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas penanaman modal dan PTSP Rejang Lebong terkait hal ini,” ujar Hary.

Dilain sisi, Hary juga mempertegas jika hingga saat ini, belum ada satupun pihak pengembang yang terdata telah melakukan pembayaran pajak MBLB selama beberapa tahun ke belakang.

“Nanti setiap lokasi perumahan serta perusahaan pengembang akan kita data. Berapa jumlah material galian C yang digunakan oleh setiap Perusahaan pengembang disetiap lokasi perumahan yang ada di Rejang Lebong. Jika ternyata dari hasil pendataan nanti material galian C yang digunakan oleh perusahaan pengembang ternyata dibeli dari salah satu tambang galian c maka Kami akan meminta mereka menunjukkan bukti setor pajak MBLB yang seharusnya dibayar oleh pengusaha tambang sesuai dengan jumlah total material yang digunakan disetiap lokasi perumahan. Namun, jika ternyata hasil pendataan nanti ternyata material galian C yang digunakan ternyata bersumber dari tambang milik perusahaan pengembang sendiri maka kita akan meminta mereka segera melakukan pembayaran pajak MBLB sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rejang Lebong. Jika tidak, maka akan diberi tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ingat, Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan maka bisa dipidanakan,” ujar Hary. [Ipank PeBe]