PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu bakal mem-blacklist lima perusahaan kontraktor bidang Bina Marga yang diduga tidak menyelesaikan pekerjaan proyek 2018.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani, Selasa (12/2/2019) mengatakan sekitar lima perusahaan yang diduga tidak menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir 2018. Sementara berkaitan dengan blacklist-nya, saat ini masih dalam tahapan proses dan untuk saat ini pihaknya belum bisa membeberkan perusahaan mana saja yang bakal di blacklist. Namun blacklist akan segera dilakukan.

“Yang tidak selesai 100 persen sampai akhir 2018 itu sekitar lima perusahaan. Tapi kaitan dengan blacklist-nya ini kan masih dalam tahapan proses nanti yang pastinya yang mana keterangannya nanti. Kami yang mengusulkan ikut aturan yang sesuai Keputusan Presiden (Kepres) dan itu segera,” kata Mulyani.

Sementara, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu, Rochman, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menembuskan perusahaan yang dinyatakan blacklist atau Wan Prestasi, sehingga LPJK dapat membekukan sertifikasi badan usaha.

“Yang perlu kita garis bawahi bahwa di Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 yang di Pasal 90 itu ada sanksi apabila penyedia jasa atau pengguna jasa melaksanakan pekerjaan yang tidak memiliki sertifikasi badan usaha maka itu akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administrasi,” terang Rochman.

Sanksi tersebut, kata Rochman, adalah denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa kontruksi dan atau pencantuman dalam daftar hitam. Dalam hal ini, LPJK bisa memutuskan dan membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

“Kami berharap kepada OPD untuk menembuskan tentang pekerjaan pelaksana kontruksi yang dinyatakan blacklist atau Wan Prestasi,”jelas Rochman.

Seperti diketahui sebelumnya berdasarkan surat tembusan yang diterima LPJK Provinsi Bengkulu baru satu perusahaan yang di blacklist atau diberi sanksi yaitu bidang sumber daya air  Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yakni PT Putra Rejang Selatan, karena tidak selesai mengerjakan penahan banjir sungai Bengkulu di Kota Bengkulu sesuai kontrak dan saat ini proyek yang sedang diajukan yaitu bidang Bina Marga. Sementara untuk bidang Cipta Karya belum ada informasi pengajuan perusahaan yang Wan Prestasi. [Anto]