PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu meragukan keabsahan surat kelayakan bangunan yang dimiliki pihak manajemen Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu.

Dalam hal ini, Ketua LPJK Provinsi Bengkulu, M Rochman berpendapat surat kelayakan bangunan yang dimiliki manajemen PTM Bengkulu sebagai syarat utama para pedagang korban kebakaran PTM bisa menempati lantai satu dan dua PTM diduga tidak sesuai ketentuan ndang undang jasa kontruksi. Menurut M Rochman untuk menguji kelayakan bangunan PTM yang selamat dari musibah kebakaran tersebut harus dikeluarkan oleh tenaga ahli khusus yang memiliki sertifikat.

Selain itu, tenaga ahli khusus penguji kelayakan bangunan juga harus melibatkan empat unsur, yakni unsur pergruan tinggi, ahli profesi, masyarakat ahli profesi, dan masyarakat adat. Jika manajemen PTM mendapatkan surat kelayakan bangunan tersebut tidak memenuhi empat nsur yang disebutkan tersebut, maka sangat berbahaya bagi para pedagang yang menempatinya.

“Apabila diragukan ini tentunya merupakan pihak dari pada penegak hukum. Artinya mungkin bisa dikatakan bahwa keterangan tersebut temasuk kepada keterangan pelaksana. Kita juga belum tau sejauh ini, tapi yang jelas bahwa kita masih meragukan. Kita akan melihat dulu secara administratif, selama ini kita belum melakukan administratif apakah penilaian kelayakan tersebut sdah dilakukan oleh orang yang benar benar kompeten,”terang M Rochman.

Sementara itu, menanggapi persoalan tersebut salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Komisi III Kota Bengkulu Suimi Fales ketika dikonfirmasi melalui telefon, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang manajemen PTM dan pihak terkait lainnya soal penerbitan surat kelayakan bangunan lantai satu dan lantai dua PTM yang selamat dari kebakaran hebat beberapa waktu lalu.

“Kita tidak hanya berfikir soal penempatan pedagang tapi juga soal keselamatan para pedagang menjadi fokus kita. Karena gedung itu gedung yang terbakar dengan api yang cukup besar. Wajar kalo kita memiliki kekhawatiran, janga sampai terjadi apa apa dengan gedung itu apabila digunakan kembali. DPRD akan memastikan sejauh mana uji lab itu, kita akan sampaikan dengan komisi dan segera diundang agar persoalan ini tuntas,” jelas Suimi Fales.[Anto]