PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Daerah di Bengkulu belum mendapatkan predikat yang menggembirakan dari KemenPAN RB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.

Hal ini tampak dalam acara Penyampaian dan Apresiasi Laporan SAKIP seluruh pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se Sumatera, Banten, Jawa Barat atau Wilayah I oleh MenteriPAN RB Syafrudin di Luxury Trans Hotel Bandung, Senin (28/1/2019).

Senator Muda Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengutarakan, kuntabilitas kinerja instansi pemerintah penting untuk menjamin adanya kemajuan di daerah tersebut.

“Potensi pemborosan anggaran pemerintah dapat dicegah lewat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kalau secara hasil Pemda di Bengkulu belum menggembirakan, ini isyarat untuk kita berbenah dan berubah,” kata Riri Damayanti, Jumat (1/2/2019).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu itu menyatakan komitmennya melalui peran keanggotannya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk senantiasa bersinergi dalam membangun pemerintahan yang cakap mengelola anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa.

“Sekecil apapun anggaran negara, harus efisien dalam memajukan daerah yang dibuktikan melalui kesejahteraan rakyatnya. Fokus saja dengan pembangunan. Mana anggaran yang nggak ada sangkut pautnya untuk kesejahteraan rakyat, coret. Sebenarnya simple,” ungkap Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini memberikan apresiasi kepada kepala-kepala daerah di Bengkulu yang senantiasa berupaya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya.

“Revolusi mental ini memang berat, nggak mudah mengubah sistem birokrasi. Justru karena nggak mudah, maka ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Kalau ini berhasil, maka kita akan dapat gelar pemimpin yang amanah,” ungkap Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap pemerintah daerah dapat jeli dalam membangun infrastruktur yang ada di daerah saat ini sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menunjang sumber ‎perekonomian, pariwisata dan perindustrian di daerah.

“Saya mendukung berdirinya Kawasan Ekonomi Khusus agar segera terwujud dan semua infrastruktur yang dapat mendongkrak pariwisata kita. Anggaran kita boleh terbatas, tapi semangat kita untuk membangun tidak terbatas. Kita akan lekas maju kalau anggaran yang kita punya dipakai untuk membangun apa yang jadi prioritas,” demikian Senator Riri.

Untuk diketahui, Penyampaian dan Apresiasi Laporan SAKIP seluruh pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se Sumatera, Banten, Jawa Barat atau Wilayah I oleh MenteriPAN RB Syafrudin di Luxury Trans Hotel Bandung kemarin diberikan kepada 185 pemerintah daerah.

Wilayah I tersebut meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam SAKIP 2018, Jawa Barat dan Kota Bandung berhasil meraih nilai A. Selain itu, 20 Pemda lainnya meraih predikat BB. Pemda yang meraih nilai B sebanyak 73, CC sebanyak 53, dan C sebanyak 37 Pemda.

Menpan RB, Syafruddin, hadir langsung menyerahkan rapor tersebut didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Ateh. Rapor diserahkan beserta rekomendasi untuk setiap pemerintah daerah agar dapat meningkatkan performa kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran. [Eva De]