PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan berkas berisi data calon legislatif (Caleg) dengan status mantan terpidana korupsi. Ada 49 nama calon anggota yang pernah terjerat pidana korupsi. Mereka terdiri dari 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota. Semuanya berasal dari 12 partai politik.

Jumlah caleg bekas terpidana korupsi bertambah 11 orang dari awal penetapan, November 2018 lalu yang hanya berjumlah 38 orang.

Rilis 49 nama caleg pesakitan ini, berdasarkan KPU RI merujuk ketentuan Pasal 182 dan 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon legislator mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Terkait hal ini, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, Sabtu (2/2/2019) membenarkan adanya pengumuman yang dikeluarkan KPU RI terkait adanya parpol yang memiliki caleg mantan narapidana korupsi.

“Ya, pengumuman itu terpusat di KPU RI, data kita dari KPU Bengkulu telah disampaikan ke KPU RI, untuk caleg Provinsi Bengkulu sudah kita sampaikan ada sekitar tidak sampai 10 orang yang tercatat mantan koruptor, untuk kabupaten/kota saya lupa jumlahnya, untuk datanya sudah dibawa anggota komisioner KPU Bengkulu untuk disampaikan dalam rapat konsolidasi (Rakon) di KPU RI,” ungkap Irwan Saputra.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berharap masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan pada 17 April nanti. Dirinya justru meminta masyarakat tidak memilih calon yang pernah terjerat kasus korupsi.

“Untuk KPU sendiri hanya mengumumkan adanya caleg yang pernah tersandung kasus korupsi, untuk memilih dan tidak memilih itu semua sepenuhnya hak dari pemilih dalam artian masyarakat,” pungkas Irwan.[Ardiyanto]