Aksi demontrasi menuntut penutupan PLTU Teluk Sepang di depan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (27/2/2019).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Puluhan warga masyarakat Teluk Sepang Kota Bengkulu kembali menggelar aksi demontrasi di depan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (27/2/2019).

“Sudah kita ketahui secara luas dampak dari PLTU batu bara, mulai dari menghilangkan mata pencarian masyarakat, menyebabkan kematian dini, sumber penyakit serta menjadi kontributor utama perubahan iklim. Pada level tapak, beroperasinya PLTU bata bara, telah menyebabkan nelayan dan petani kehilangan sumber penghidupannya,” ujar Olan Sahayu juru kampanye energi Kanopi Bengkulu.

Dikatakan Olan,di Bengkulu, penolakan terhadap PLTU batu bara sejak awal telak disuarakan secara simultan. Aksi, diskusi dan agendaagenda Iainnya secara terus menerus dilaksanakan. Namun negara tetap tidak bergeming dan secara terbuka mendukung penggunaan energi kotor ini sebagai sumber listrik. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, Kanopi Bengkulu dan organisasi masyarakat sipil Iainnya mencoba menemukan substansi persoalan yang diyakini menjadi basis argumentasi dalam terbitnya izin lingkungan yang dikeluarkan oleh gubernur Bengkulu.

Berdasarkan analisis lewat diskusi terfokus dan lokakarya yang diadakan sejak September 2018 ditemukan adanya penyimpangan dokumen ANDAL seperti klaim persetujuan warga menyebutkan 92 persen warga Teluk Sepang setuju proyek tersebut sementara fakta lapangan ada 429 orang yang menandatangani surat penolakan proyek dan surat tersebut dikirim ke Gubernur Bengkulu saat masih dijabat Ridwan Mukti dan diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Lalu ada penggusuran tanam tumbuh tanpa prosedur yang jelas sehingga merugikan petani hinggaRpZ miliar dan temuan lain adalah adanya indikasi pelanggaran hukum terhadap Perda RTRW Kota Bengkulu dan RTRW Provinsi Bengkulu.

Atas temuan ini pada 21 Februari 2019 digelar aksi di depan kantor gubernur dengan dua tuntutan yaitu cabut izin lingkungan PLTU Teluk Sepang dan tuntaskan kasus penggusuran tanam tumbuh warga.

Pada hari ini 27 Februari 2019 pemerintah provinsi berjanji akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan menghadirkan seluruh pihak terkait yaitu PT. Tenaga Listrik Bengkulu, PT. Pelindo, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Tasrip, SE , Dinas ESDM, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Bengkulu, dan parapihak terlibat Iainnya.

“Kami berharap para pihak tersebut untuk hadir. Jika tidak, maka itu bentuk dari delegitimasi para pemangku kepentingan terhadap pemerintah” kata Olan.

Selain itu, menurut Olan, PT Tenaga Listrik Bengkulu harus bertanggung jawab atas korban penggusuran tanam tumbuh, selama dua tahun mereka berjuang menuntut hak mereka akan tetapi tidak pernah menemukan jalan keluar.

Sementara, Nurjanah korban penggusuran menyatakan bahwa tuntutan atas tanah tanam tumbuh yang digusur tersebut bukanlah bentuk persetujuan atas adanya PLTU batu bara di Teluk Sepang akan tetapi ini semata dilakukan karena kebun mereka digusur secara sepihak oleh PT TLB tanpa kesepahaman nilai ganti rugi.

“Karena itu, aksi hari ini masih dengan tuntutan yang sama yaitu tutup total PLTU batu bara Teluk Sepang dan tuntaskan ganti rugi tanam tumbuh milik petani,” jelas Nurjanah.[Ardiyanto]