Hj. Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kehidupan manusia tak lepas dari kepemilikan dan penguasaan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk menjalankan usaha. Ketika berbagai kepentingan atas kepemilikan lahan ini tak mampu dikelola dengan baik, maka besar kemungkinan akan melahirkan sengketa atau konflik tanah.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, langkah antisipasi atas sengketa atau konflik lahan yang selama ini marak terjadi di Bengkulu mesti diantisipasi salah satunya dengan adanya regulasi.

“RUU (Rancangan Undang-Undang) Pertanahan bisa menjadi salah satu solusi untuk berbagai persoalan. Saya sepakat DPR RI harus segera menyelesaikan RUU ini untuk disahkan. Agar konflik yang ada bisa selesai dan konflik baru tidak timbul,” kata Riri Damayanti kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini memamparkan, konflik lahan yang terjadi di Bengkulu yang ia amati sejak duduk di Komite II DPD RI beberapa tahun lalu bukan hanya kasus perorangan saja, melainkan juga melibatkan perusahaan-perusahaan dan pemerintahan.

“Di tingkat masyarakat, masih banyak kasus tumpang tindih kepemilikan tanah. Masih banyak tanah terlantar, tidak termanfaatkan untuk aktifitas ekonomi. Sementara jumlah penduduk miskin jumlahnya masih cukup besar,” ungkap Riri Damayanti.

Meski meminta agar RUU Pertanahan dapat segera disahkan, namun perempuan yang mendapat gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menekankan, hendaknya regulasi itu tidak menabrak semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana bumi, air dan udara harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Letakkan rakyat di atas semua konflik tanah yang terjadi, baik dalam hal pengaturannya maupun penyelesaiannya. Akui juga hak-hak masyarakat adat dan hak-hak petani miskin. Jadi UU Pertanahan itu tidak menjadi sebatas legal formal,” papar Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap agar RUU Pertanahan juga dapat mengakomodir kementerian-kementerian terkait, bukan hanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Tanah bukan hanya di perkotaan dan pedesaan, tapi juga ada di hutan, juga mencakup kebun dan tambang. Pendekatannya harus menyeluruh. Dengan begini RUU ini akan betul-betul memberikan manfaat kepada rakyat dan bangsa ini dalam waktu yang panjang,” ujar Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menambahkan, persoalan tanah ini menjadi menarik ketika dua calon presiden Jokowi dan Prabowo mempersoalkan pemegang konsesi besar atas tanah-tanah yang ada di Indonesia.

“Ini menjadi memontum yang tepat untuk benar-benar merumuskan kembali manajemen pertanahan kita agar menguntungkan rakyat banyak. Ketika RUU ini disahkan, hendaknya kita pemerintah tidak perlu menunda-nunda lagi untuk melaksanakannya,” demikian Riri Damayanti. [Medi Muamar]