Pedomanbengkulu.com Bengkulu — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bengkulu melakukan penandatanganan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Selasa (19/3/2019).

Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Syafriandi, mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bengkulu dalam pembangunan proyek strategis diantaranya pembangunan Alun-alun dan ruas jalan melalui dana SMI. Total anggaran sebesar Rp299 Miliar untuk paket di Dinas PUPR.

“Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PUPR untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang infrastruktur. Sebaliknya, keinginan Pemerintah Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut harus cepat. Kecepatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya tidak meninggalkan proses dan prosedur. Jadi kita bekerjasama dengan kejaksaan melalui TP4D, agar pekerjaan berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Pekerjaan proyek yang diajukan ini dengan total anggaran sebesar Rp299 Miliar untuk paket di Dinas PUPR. Paket strategis diantaranya
pembangunan alun-alun, dan beberapa ruas jalan dana dari SMI,” kata Syafriandi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan, mengatakan pihaknya telah membentuk tim TP4D dan sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Bengkulu untuk melakukan pemaparan proyek strategis tersebut dan diminta dapat segera dilaksanakan karena beberapa kegiatan tersebut harus dilakukan pada 2019.

Selain itu, Kajari menegaskan bahwa TP4D bukanlah Bumper melainkan adalah amanah pimpinan dari pemerintah pusat kemudian ke Kejaksaan Agung dan ke Kejaksaan Negeri.

“Tugas kita itu mengawas setiap tahapan penanganan pembangunan kegiatan tersebut. Kemudian setiap tahapan itu akan kita awasi dan memonitoring serta memberikan masukan bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal hingga regulasi yang ada. Jadi bukan tanda kutip itu Bumper, tidak ada sama sekali karena begini, tidak semua kegiatan pendampingan yang dimintakan oleh pihak Dinas itu kita penuhi, makanya ada tahapan prsentasi atau pemaparan dilakukan satuan kerja didepan tim TP4D dan didepan saya. Kemudian kami akan melihat, apakah ini bisa didampingi atau tidak. Karena kalau pekerjaan tidak memungkinkan kita tidak akan mendampingi. Tetapi jika kegiatannya bersifat strategis dan betul-betul harus kita kawal, apalagi menyangkut kemaslahatan orang banyak, itu mesti kita khawal, supaya ini tidak bergeser dan menyimpang. Kalau kita sudah memberikan pandangan atau arahan tapi pekerjaan itu bergeser atau menyimpang, tentunya kita akan melakukan tindakan refresif.
Kita berharap mudah-mudahan kedepan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita minta pendampingannya dari awal bukan dari tengah, atau akhir. Kalau dari awal kita bisa mengikuti tahapan dari nol sampai akhir sehingga tim TP4D memahami apa yang harus dilakukan,” jelas Emilwan.[Ardiyanto]