PedomanBengkulu.com, Bengkulu -Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti memimpin Rapat Pendataan Lahan Masyarakat dan Desa yang Berada di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan yang bertempat di Ruang Rapat Raflesia Lantai 2 Pemda Provinsi Bengkulu, Jumat (22/3/2019).

Hal ini dalam rangka menuju kepemilikan lahan yang berkeadilan dan masyarakat memiliki lahan dengan jaminan hukum yang jelas. Karena selama ini masarakat memiliki dan juga mengelola lahan tetapi surat menyurat tidak ada.

Ketika ada permasalahan, masyarakat didalam posisi yang lemah, padahal mereka mungkin sudah berpuluh – puluh tahun dari nenek moyang, mereka sudah menguasai lahan tersebut tetapi tidak ada dokumen hukumnya seperti sertifikat.

“Melalui dengan melalui refrormasi agraria ini diharapkan setiap masyarakat ada jaminan dan kepastian hukum terhadap setiap bidang petak tanah yang dimiliki,” jelas Nopian Andusti.

Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu telah menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi. Rapat di Kantor Kepresidenan ini membahas Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan.

“Jadi ada desa atau perkampungan yang letaknya di kawasan hutan lindung maupun di wilayah HGU perusahaan. Ini menjadi persoalan dan instruksi presiden, harus segera diselesaikan,” terang Rohidin usai ratas di Jakarta.

Dalam ratas yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, lanjut Rohidin, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan tersebut.

“Kemarin saat saya ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya itu sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi sehingga kampung ini masuk hak konsesi itu, sehingga menjadi sengketa dan kalah di sengketa,” ungkap Presiden Jokowi saat membuka ratas, seperti dilansir dari berita setkab.go.id. [Tri Purnama Sari/Rls Media Pemprov]