Pedomanbengkulu.com, Bengkulu — Pasca Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bengkulu inisial SI dilaporkan ke Mapolda Bengkulu oleh istrinya inisial RK terkait kasus dugaan perzinahan dan atau dugaan pernikahan tanpa izin istri yang sah beberapa waktu lalu.

Informasi terhimpun, baru-baru ini, oknum Kadis tersebut mengajukan gugatan cerai sebagai pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 226/Pdt. G/ 2019/PA. Bn tanggal 26 Februari 2019.

Kepala Pengadilan Agama Bengkulu, Johar Arifin melalui Panitera Agus Salim saat dijumpai di Kantor Pengadilan Agama, Jumat (8/3/2019) membenarkan terkait pengajuan gugatan cerai yang disampaikan Kadis PUPR tersebut ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 226/Pdt. G/ 2019/PA. Bn tanggal 26 Februari 2019.

“Iya benar sudah teregistrasi di Pengadilan Agama. Sidangnya sudah ditetapkan oleh majelis pada tanggal 14 Maret tahun 2019,” ujar Panitra.

Pada sidang awal, sambung Panitra, materi persidangannya yaitu apabila keduanya yang bersangkutan datang ke Pengadilan majelis hakim akan terlebih dahulu melakukan mediasi kepada yang bersangkutan atau kedua belah pihak.

“Kecuali termohon tidak hadir maka akan dipanggil lagi, jika pemanggilan kedua tidak hadir maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, karena pengadilan menilai termohon sudah mengiyakan apa yang sudah menjadi keinginan pemohon. Sementara masalah saksi-saksi ada tahapannya, apakah nanti setelah pembaca permohonan langsung pembuktian, itu urusan majelis. Benar pemohonnya SI (Kadis PUPR),” terang Panitra. [Ardiyanto]