Deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM

Pedomanbengkulu.com, Bengkulu — Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan Sungai Rupat, Pagar Dewa, Selebar, Jumat (15/3/2019).

Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu Irfanudin, mengatakan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam hal ini menjadi salah satu lembaga yang menjadi pilot project. Karena itu, seluruh jajaran pengadilan bertekad untuk mewujudkan target tersebut dengan terlebih dahulu menetapkan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung.

Di dalamnya ada empat poin yang harus dilaksanakan oleh aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan reformasi birokrasi.

“Sejatinya adalah perubahan paradigma perubahan-perubahan kultur aparatur dalam hal ini adalah aparatur peradilan atau boleh dipersamakan dengan istilah hijrahnya kaum umat hijrahnya para pelayan masyarakat reformasi birokrasi,” ujar Irfanudin.

Hijrahnya para pelayan Masyarakat ini, kata Irfanudin, adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh hukum negara dan menuju perubahan. Seluruh aparatur peradilan pengadilan Negeri Bengkulu berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan integritas aparatur dan peningkatan pelayanan.

Seluruh aparatur pengadilan negeri Bengkulu tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau tataran verbal seperti deklarasi, tetapi harus benar-benar mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam wujud pelayanan prima sesuai prinsip yang selalu dikembangkan sejak awal mengembangkan prinsip memudahkan dan tidak mempersulit.

“Dalam artian gembira setiap kerja yaitu kerja cerdas, kerja tuntas seperti yel yel yang setiap kali upacara setiap kali apel dan setiap kali rapat selalu menjadi pembuka semangat kita. Pengadilan Negeri Bengkulu kerja ikhlas kerja cerdas kerja tuntas dengan camkoha sebagai lambang daerahnya. Kebijakan perubahan harus diawali Istiqomah. Karena itu, diharapkan pada hari Jumat ini dengan pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Bengkulu. Aparatur pengadilan konsisten dengan apa yang diucapkan.
Maksud dari kami mengundang istansi terkait untuk menyaksikan deklarasi dan komponen yang harus dibangun dalam rangka reformasi birokrasi,” terang Irfanudin.

Dalam membangun komitmen ini, sambung Irfanudin, ada dua komponen utama yang harus dipenuhi yang pertama adalah komponen pengungkit yang kedua komponen hasil atau indikator hasil yang kedua-duanya sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pengadilan negeri Bengkulu misalnya untuk Komponen pengungkit yang terdiri dari 6 zona yaitu manajemen, perubahan penataan, tatalaksana, penataan sistem manajemen, sumber daya manusia, pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan fasilitas pelayanan publik.

“Zona ini sudah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaan zona ini ketika itu dilaksanakan bukan dalam konteks pembangunan zona integritas dalam konteks akreditasi penjaminan mutu layanan pengadilan. Oleh karena itu, sesungguhnya deklarasi hari ini merupakan syarat formal, karena sesungguhnya Pengadilan Negeri sudah jauh lebih dulu melaksanakan zona tersebut. Sebagai wujud dari dilaksanakan telah mendapatkan penghargaan predikat akreditasi dengan predikat yang terjadi, harus kita tingkatkan karena sebagaimana yang kita sampaikan bahwa kita tidak lepas dari keterbatasan fasilitas yang ada dan mudah-mudahan manakala kita sudah pindah ke tempat atau gedung yang baru kita akan mencapai apa yang kita harapkan,” jelas Irfanudin. [Ardiyanto]