Banjir di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Bengkulu Tengah

Semenjak kemarin (27/4/2019) wajah Kota Bengkulu diwarnai pemandangn yang tidak biasa. Tingginya curah hujan telah menyebabkan banjir di beberapa titik di kota Bengkulu. Tidak hanya rumah yang terendam air, harta benda bahkan nyawapun ikut melayang mengiringi arus air yang mengalir.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu terdapat beberapa titik banjir diantaranya, Rawa makmur, Tanjung agung, semarang, kopri, sawah lebar baru dengan ketinggian maksimal mencapai 4 meter lebih. Tercatat dua korban tewas, Sabtu (27/4/2019).

Korban pertama Mikel Saputra (11) bersama temannya Andika Saputra (12) ditemukan tidak bernyawa setelah terseret arus air banjir di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Keduanya merupakan siswa SDN 50 kelas 5 dan kelas 6.

Banjir memang membuat sengsara, air kotor menggenang dan masuk ke rumah, perabotan rumah pun menjadi basah serta tidak dapat dipakai kembali. Aktivitas manusia pun jadi terganggu, listrik mati, telepon mati, jalanan macet, PAM mati, dan aktivitas perekonomian juga terhambat. Akibat banjir juga membuat harga sembako naik.

Memang bencana itu datang karena kehendak Allah SWT. Tetapi kita perlu berupaya untuk mengatasi banjir agar tidak terus terjadi. Sebenarnya banjir itu bukan fenomena alam yang tiba-tiba terjadi tetapi dampak dari debit air yang berasal dari air hujan, dan limpahan daerah hulu lebih besar daripada air yang meresap, menguap, atau dibuang.

Sehingga perlu penanganan yang tepat misal teknologi yang berguna mengendalikan peresapan dan pembuangan air. Teknologi penanganan banjir sangat banyak, contohnya peresapan dan pembuangan. Teknologi peresapan yang terbaik yaitu Penghutanan dengan cara memperbanyak penanaman pohon-pohon di lahan kosong terutama di daerah hulu.

Kemudian pembuangan yaitu membuang kelebihan air yang terdapat di permukaan ke laut, jika debit air terlalu besar sehingga sungai tidak mampu menahan air, perlu teknologi yang mengatasi seperti pembuatan situ, kanalisasi, pompanisasi, dan tanggul.

Penanganan terbaik juga harus diatur dengan baik. Perlu sistem yang mengatur penanganan tersebut, karena apabila tidak diatur dengan baik tidak akan berjalan dengan optimal. Banjir juga harus dicegah dengan sistem pengelolaan sampah, sistem tata ruang kota, dan sistem edukasi bencana. Sehingga manusia tidak seenaknya membuang sampah sembarangan, membangun rumah atau pertokoan di daerah resapan, dan memiliki kepedulian terhadap dampak bencana alam.

Namun, sistem tersebut tidak akan berjalan apabila kebijakan pemerintah tidak tegas bahkan membiarkan para korporasi bertindak semena-mena tanpa berfikir AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atas usaha yang didirikan di daerah resapan.

Menilik faktor utama pemicu banjir, yaitu buruknya tata ruang dengan semakin hilangnya ruang terbuka hijau dan rendahnya kepedulian lingkungan, jelas banjir terjadi karena murni kesalahan manusia.

Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan alam ini dengan kapasitas yang tepat, termasuk dalam menampung air hujan, karena siklus air pun bersifat tetap, tidak berkurang ataupun bertambah.

Pun sifat aliran air sudah jamak dipahami, bahwa selalu mengalir menuju tempat yang rendah, maka pada pemukiman dataran rendah harus diupayakan mekanisme penahanan air yang tepat di daerah hulu, agar tidak melimpah menggenangi daerah di bawahnya, dan fungsi penahanan air oleh akar tanaman pun sudah jelas dipahami.

Manusia dengan kelebihan akal yang dimiliki seharusnya mengembalikan semua masalah dan mampu mengaitkannya dengan aturan Allah Swt. Itulah salah satu fungsi aturan dalam Islam, yakni sebagai pemecah problematika manusia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam syari’at antara lain :

1. Syariat ekonomi Islam.

Islam menetapkan tentang status kepemilikan harta di dunia, terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Kepemilikan umum dan negara tidak boleh dikuasai atau diserahkan pengolaannya pada individu, baik lokal maupun asing atau diprivatisasi.

Kepemilikan umum di antaranya mencakup sumber alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; benda-benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu-seperti masjid, jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan (deposit) yang amat besar, misalnya sumber mata air.

Maka kawasan-kawasan pelindung siklus air yang vital yang pada umumnya berupa bukit-bukit, hutan, gunung, pantai, daerah aliran sungai tidak boleh diubah menjadi milik pribadi dan pengontrolan penuh dilakukan oleh negara.
Negara tidak berhak mengubah kepemilikan umum (milik masyarakat) menjadi milik individu, apa pun dalihnya, termasuk membiarkan pembangunan pemukiman yang mengancam keberadaan daerah tersebut.

2. Pengaturan Tentang Tanah.
Islam juga memiliki aturan dalam pemanfaatan tanah. Islam mendorong umat manusia untuk mengelola tanah secara produktif. Tanah-tanah telantar (yang dibiarkan tidak tergarap, meskipun berpotensi subur) akan menjadi hak milik si penggarap. Syaratnya, selama tanah tersebut dikelola dan digarap. Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya. (HR al-Bukhari).

3. Tata Kota
Prinsip tata kota yang dikembangkan harus memberikan daya dukung lingkungan, karena Islam melarang bersikap dzolim baik terhadap sesama manusia maupun hewan dan tumbuhan. Daerah produktif untuk pertanian misalnya, maka tidak boleh dibuka untuk perindustrian, karena membalikkan tanah menjadi produktif lagi tidaklah mudah.

Pembangunan pemukiman atau fasilitas publik lain harus mengutamakan faktor sanitasi karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, maka saluran pembuangan pun menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk saluran drainase yang memudahkan air mengalir dengan daya tampung yang mencukupi.

4. Sistem Pemerintahan Islam
Dukungan utama pemberlakuan aturan yang sesuai syariah adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, yaitu sistem pemerintahan Islam, yang jelas sangat berbeda dengan sistem demokrasi.

Sistem pemerintahan Islam tidak memberi ruang pada manusia untuk menetapkan hukum kecuali tidak bertentangan dengan syariat, karena kedaulatan ada di tangan syariat, bukan ditangan rakyat.

Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, majelis umat hanya akan memusyawarahkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat dan umat akan mengontrol pelaksanaan syariat.

Maka jelas, tidak akan ada kebijakan yang lahir dari kompromi antara penguasa dengan pengusaha seperti dalam sistem demokrasi, yang melahirkan banyak aturan transaksional, dan menumbuhsuburkan praktek korupsi.

5. Sistem pendidikan Islam
Kesadaran terhadap lingkungan yang rendah tentu saja berangkat dari sistem pendidikan yang buruk. Sistem pendidikan Islam mentargetkan output peserta didik yang bershaksiyah Islam, dengan pola pikir dan pola sikap Islam, sehingga ketika hal tersebut tidak terbentuk, maka jangan harap mereka akan terstempel LULUS, sekalipun nilai akademiknya memuaskan.

Ketakwaan individu inilah yang akan didorong dalam sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan para professional, para ilmuwan dan para negarawan yang tidak hanya ahli di bidangnya namun juga memiliki ketakwaan yang tinggi

6. Sistem Sanksi
Islam juga memiliki sistem sangsi yang terkenal dengan ketegasannya, karena Islam memahami bahwa pelaksana sistem adalah manusia, yang bisa saja khilaf dan menyimpang. Maka sistem sanksi dalam Islam haruslah sistem sanksi yang memberi efek jera sehingga mencegah penyebarluasan kemaksiatan yang tak terkendali, dan menebus kesalahan individu yang berbuat jika ikhlas menjalani hukuman sehingga mendapat ampunan Allah di akhirat.

Para qadli atau hakim dalam sistem Islam adalah mereka yang paham syariat, karena pada beberapa kasus keputusan adalah diserahkan pada hasil ijtihadnya.

Adapun secara teknis hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten Bengkulu ataupun pemerintah pusat adalah :
1. Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.

Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.

Bendungan-bendungan tersebut di antaranya adalah bendungan Shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan. Di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah.

Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad, Irak. Bendungan-bendungan itu terletak di sungai Tigris.

Pada abad ke 13 Masehi, di Iran dibangun bendungan Kebar yang hingga kini masih bisa disaksikan. Di wilayah Afghanistan, kini terdapat tiga buah bendungan yang dibangun oleh Sultan Mahmud Ghaznah (998-1030 Masehi).

Satu di antara tiga bendungan itu dinamakan dengan Bendungan Mahmud, dengan tinggi 32 meter dan panjang 220 meter. Bendungan ini terletak di 100 km dari Kabul.Model bendungan yang dibangun oleh insinyur Muslim pun beragam.

Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum Muslim

2. Memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain), dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut; atau jika ada pendanaan yang cukup, pemerintah perlu membangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.

Dengan cara ini, maka daerah-daerah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan. Adapun daerah-daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab-sebab tertentu terjadi penurunan tanah, sehingga terkena genangan atau banjir.

Maka negara harus berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu, dan jika tidak mungkin negara akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka.

3. Membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau apa namanya untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman.

Pada masa Khilafah Islam, secara berkala, Khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan.

Tidak hanya itu saja, Khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal, dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau.

4. Membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air (mediaumat.com/www.globalmuslim.web.id)
Tentu saja, semua itu tak akan terwujud jika Islam tidak diterapkan secara kaffah dalam Institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Sulit jika kita masih berharap pada sistem demokrasi untuk merealisasikan program-program maslahat bagi rakyat karena sudut pandang yang digunakan bukanlah ri’ayah (mengurus) rakyat, tapi ‘deal-deal’ politik dan kepentingan antara penguasa dan pengusaha. “Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan taqwa, pasti Kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka dustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka oleh perbuatannya” (QS al-A’râf [7]: 96).

Penulis turut berduka cita atas musibah banjir yang menimpa saudara/i kita di Kota Bengkulu maupun di daerah, semoga Allah senantiasa beri kesabaran, ketabahan, kelapangan hati dan semoga air segera surut. Aamiin Ya Robba Alamin..

Wallahu’alam.

Nining Tri Satria, S.Si, Praktisi Pendidikan Kota Bengkulu