Pemilu adalah sistem atau mekanisme formal yang disepakati oleh Bangsa Indonesia untuk menentukan siapa Pemimpinnya. Saya sependapat dengan beberapa Ulama yang menyatakan Pemilu tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena rakyat dapat menentukan siapa Pemimpinnya yang dipilihnya, secara simbolik, memberikan suara pada calon pemimpin seperti proses bai’at. Artinya berdemokrasi bagi saya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sepanjang rakyat memilih berdasarkan hati nurani, bukan faktor X (uang, proyek, jabatan dan sejenisnya).

Lebih lugas disampaikan Ustadz Adi Hidayat pada suatu kesempatan ceramahnya. Beliau mengatakan bahwa sepanjang sistem (Pemilu) bisa dimanfaatkan mendatangkan maslahat (kebaikan), yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang kebaikannya lebih besar dibanding mudharatnya (keburukan) maka ikuti. Bila tidak diikuti, maka kaum sekuler dan kaum LGBT ikut memilih. Ketika calon Pemimpin yang didukung kaum tersebut memimpin, maka kebijakan yang melegalkan kemaksiatan akan mereka buat.

Sebagai orang beriman (Muslim-Muslimah) kita wajib mempercayai Firman Allah Ta’ala dalam Surah ke-3 ayat 26-27, yang intinya Katakan (Muhammad) kekuasaan hanya milik Allah. Allah akan berikan (kekuasaan itu) kepada yang Ia kehendaki. Artinya kekuasaan (termasuk Presiden dan Wakil Presiden) telah Allah Ta’ala tetapkan dan tertulis dalam Lauh Mahfuz, yang kemudian ketetapan Allah Ta’ala ini menjadi takdir. Takdir sendiri menurut Ustadz Adi Hidayat adalah pilihan hidup yang kemudian ditetapkan oleh Allah Ta’ala.

Sehingga saya menyimpulkan bahwa sistem Pemilu yang disepakati dan kemudian diformalkan dalam konstitusi Negara wajib dijalankan dengan jujur/tanpa ada kecurangan, untuk menghasilkan pemimpin yang diridhoi Allah Ta’ala. Pun sebaliknya, bila proses pemilu penuh kecurangan atau mengingkari mekanisme formal yang diatur dalam konstitusi, maka Bangsa Indonesia mengingkari ketetapan Allah Ta’ala. Mengingkari ketetapan-Nya sama dengan mengundang murka-Nya. Oleh karena itu, melalui Pemilu yang jujur, Insya Allah menghadirkan pemimpin yang adil dan amanah, untuk kebaikan Negeri tercinta.

Beban berat mendapatkan Pemimpin Negeri yang adil dan amanah berada di pundak KPU beserta jajaran dibawahnya sebagai penyelenggara Pemilu. Bila ada ungkapan yang mengatakan hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi, maka saya berani mengandaikan bahwa KPU adalah wakil Tuhan dimuka bumi dalam urusan Kepemimpinan Bangsa. Tentu dengan menjalankan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi secara jujur. Kebaikan negeri ini untuk mendapatkan pemimpin yang amanah bergantung kepada KPU. Siapapun Capres-Cawapres terpilih (dengan cara yang jujur) itulah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Namun bila Capres-Cawapres terpilih melalui kecurangan, maka murka ALLAH Ta’ala akan menimpa Negeri ini (banyaknya bencana), dan Laknat ALLAH Ta’ala untuk KPU beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaku kecurangan.

Pemilu dapat dikatakan berhasil jika proses pemilihan bersih dari praktik-praktik kotor semisal politik uang dan mahar perahu partai. Pemilu 2019 kali ini, khusus untuk Pemilihan Capres-Cawapres, sebenarnya momentum keberhasilan sistem pemilihan langsung. Karena antusiasme masyarakat pada Pemilihan Presiden-Cawapres begitu terasa. Contohnya di lokasi penulis menggunakan hak suara, di TPS 04 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Pasar Minggu Kota Bengkulu. Kedua pasangan Calon Presiden-Wapres tidak memiliki saksi. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi menang mutlak dengan memperoleh 142 suara, sedangkan Pasangan Jokowi-Amin hanya mendapatkan 47 suara, dan 1 suara tidak sah. Antusiasme masyarakat begitu kentara ketika penghitungan. Pendukung Prabowo-Sandi dengan semangatnya mengatakan “sah” saat petugas KPPS menyebutkan surat suara tercoblos untuk Paslon Prabowo-Sandi. Begitu juga sebaliknya, namun semangat pendukung Jokowi-Amin agak mengendor karena selisih suara cukup jauh.

Ketiadaan saksi kedua pasangan Capres-Cawapres diketahui setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, tidak ada satu pun saksi dari kedua pasangan calon Presiden-Wapres. Salah seorang masyarakat dengan tegas mengatakan, biarlah kami (masyarakat) sebagai saksinya (asal Petugas KPPS jujur). Karena secara aturan saksi harus memperoleh mandat, maka kolom tanda tangan saksi tetap dikosongkan oleh Petugas KPPS. Masyarakat telah melek politik, walaupun (mungkin) baru sebatas Pemilihan Presiden. Dengan harapan siapapun Presiden-Wapres yang terpilih melalui mekanisme formal yang jujur tanpa kecurangan, dapat memberikan pemahaman politik yang benar kepada masyarakat. Sehingga kedepan rakyat menggunakan hak pilihnya (Pilpres, Pilkada dan Pileg) murni dari hati nurani, bukan karena ada faktor X.

Penulis : Irsan Hidayat, S.IP
Basic : Alumni Fisip Universitas Bengkulu
Email : irsanhidayat20@gmail.com
hidayatirsan@yahoo.com