Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018 disorot aktivis mahasiswa.

Ketua Dema Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Alquraniyah Bengkulu Selatan, Sugianto Putra menuding bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak serius membenahi kekacauan aset.

Dirinya juga menyesalkan kembali gagalnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meraih opini WDP.

“Dari dulu-dulu permasalahannya aset melulu. BPKAD kemana? masa gak tuntas-tuntas menyelesaikan aset yang bermasalah. BPKAD ini tidak sepertinya tidak serius membenahi aset,” kritik Sugianto.

Sugianto juga mendukung rencana Bupati Bengkulu Selatan untuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penertiban aset.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri, permasalahan ini sudah berlarut-larut. Proses hukum aja, kalau memang ada aset yang dikuasai pihak tertentu dan tidak mau menyerahkannya,” imbuh Sugianto. [Apdian Utama]