Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi, Dede Frastien usai melapor ke KPK RI, Jumat (17/5/2019)

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Pasca putusan perkara gugatan perbuatan melawan hukum Wahana Lingkngan Hidup (Walhi) terhadap PT Kusuma Raya Utama (KRU) pertambang batu bara yang beroperasi di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.

Terkait ini, Walhi melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim. Selain itu, Walhi juga melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dugaan adanya indikasi permainan hukum dalam persidangan tahap pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi, Dede Frastien, Jumat (17/5/2019) mengatakan dasar laporan yang disampaikan ke KPK yaitu terkait adanya Indikasi korupsi Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan Gubernur Bengkulu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diduga telah melakukan Rekayasa Administrasi secara kolektif dengan merekayasa administrasi seperti surat menyurat dan dokumen-dokumen hukum terkait aktifitas pertambangan batu bara milik tergugat PT KRU, sedangkan kenyataannya setelah penggugat melakukan pemeriksaan setempat, administrasi yang dihadirkan para tergugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kemudian terjadi pembiaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengawasan dan pengendalian perizinan dan merekayasa seluruh dokumen administrasi Hukum PT KRU sehingga menyebabkan kerusakan dan lebih parahnya lagi menyebabkan banjir di kawasan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

“Selanjutnya, telah terjadi perpanjangan Izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan Gubernur di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan terdapat indikasi korupsi Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian telah terjadi pemberian akses dan melakukan pembiaran pada Kawasan hutan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu untuk dilakukannya aktifitas pertambangan BKSDA Bengkulu Lampung. Terjadi kesengajaan untuk melakukan penurunan status kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan memberikan akses perizinan oleh Bupati Bengkulu Tengah,” ungkap Dede.

Dikatakan Dede, pihaknya juga menyampaikan permohonan pengawasan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, karena Walhi menemukan beberapa Fakta dalam persidangan tahap pertama di Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu, majelis hakim mengabaikan hasil dari sidang pemeriksaan setempat, karena penggugat menemukan fakta-fakta lapangan terhadap kerusakan Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit kabu serta pencemaran Limbah batu bara milik Tergugat yang mengakibatkan Kerusakan pada DAS air Bengkulu.

Dalam putusan Majelis Hakim tidak objektif, karena objek pokok perkara dalam gugatan yang dilayangkan penggugat adalah Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit kabu yang itu diakui majelis hakim dalam putusannya, namun dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mengakomodir dan/atau mengabaikan prinsip-prinsip substansi hukum lingkungan, proses, keadilan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup BAB II, prinsip-prinsip penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Majelis Hakim dalam putusannya mengabaikan dan tidak memperimbangkan mandat dari undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA dan ekosistemnya serta undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, karena najelis hakim hanya melihat hasil audit dan administrasi hukum yang diduga direkayasa oleh para tergugat.

Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi, Dede Frastien usai melapor ke Komisi Yudisial

Panitera juga tidak objektif kepada penggugat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Walhi melihat kuasa hukum tergugat memiliki kedekatan emosional dengan majelis hakim pemeriksa perkara A quo. Terjadi perubahan susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada saat tahapan Kesimpulan dan Sidang Putusan.

“Harapan kami dalam upaya hukum banding nanti Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu serta KPK dapat melakukan penyelidikan terhadap laporan kami kepada tergugat PT KRU, Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDAE Bengkulu Lampung, agar proses pemeriksaan dokumen upaya hukum dapat berjalan maksimal dan majelis hakim dapat memberikan rasa keadilannya demi kelestarian lingkungan hidup dan Provinsi Bengkulu dapat terhindar dari Bencana Ekologis berupa banjir,” terang Dede. [Ardianto]