PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu menanggapi pernyataan yang disampaikan Gubernur Bengkulu terkait laporan Walhi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat Produksi milik PT kusuma Raya Utama di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu.

Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien, Sabtu (18/5/2019) mengatakan, masalah Gubernur Bengkulu bukan hanya harus mengevaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun lebih dari itu. Menurutnya, akar masalahnya adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak pernah tertib dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Provinsi Bengkulu
yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032.

“Padahal dalam semua penerbitan izin kegiatan atau usaha harus mengacu kepada Instrumen lingkungan hidup dan yang paling mendasar adalah RTRW.  Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) barulah AMDAL, namun pada kenyataannya Gubernur Bengkulu malah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi milik PT Kusuma Raya Utama (KRU) nomor 503/12.121263/110/DPMPTSP/2018
di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, yang merupakan fungsi lindung lainnya dan tertuang di Pasal 35 ayat (7) Peraturan Daerah Tentang RTRWP Bengkulu,” kata Dede.

Lanjutnya, dalam RTRW Provinsi Bengkulu sangat dilarang untuk kegiatan non kehutanan (pertambangan) dan/atau budidaya. Seharusnya Gubernur Bengkulu tidak memberikan perpanjangan izin pada perusahan tersebut melainkan melakukan pengendalian pemanfaatan yaitu upaya tertib tata ruang, karena sangat jelas pemanfaatan ruang PT. KRU tersebut sangat tidak sesuai dengan perencanaan  ruang dan melanggar prinsip-prinsip konservasi yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan hanya terhadap PT KRU Gubernur Bengkulu juga harus melakukan Pengendalian Pemanfaat terhadap perusahaan pertambangan yang ada di hulu DAS air Bengkulu yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu hal yang berkontribusi terhadap banjir di kawasan tengah dan hilir,” ungkap Dede.

Fakta yang timbul, sambung Dede, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) yang saat ini sedang di review dan ingin menurunkan fungsi kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu seluas kurang lebih 990 Ha yang mana kawasan tersebut merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. KRU dan menurunkan status kawasan Taman Wisata Alam Sebelat yang merupakan sebagian WIUP PT. Inmas abadi tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tertuang di dalam kajian lingkungan hidup strategis.

“Hal ini sudah kita sampaikan pada fakta persidangan antara Walhi Bengkulu melawan PT KRU namun tidak pernah menjadi pertimbangan kalah dengan dokumen audit lingkungan yang jelas akar masalahnya sudah salah yaitu pemanfaatan ruang,” jelas Dede. [Ardiyanto]