Para tersangka digiring ke Mobil Tahanan, Kamis (23/5/2019) 

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Setelah sempat mengalami dua kali penundaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Curup, Berkas Perkara (BP) penyidikan tipikor pengadaan komputer laboratorium bahasa dinas pendidikan Rejang Lebong tahun anggaran 2010 yang telah digarap sejak tahun 2012 lalu oleh Penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) Sat Reskrim Polres Rejang Lebong akhirnya dilaksanakan tahapan pelimpahan tahap 2 (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Curup, Kamis (23/5) di Kantor Kejaksaan Negeri Curup.

Pantauan PedomanBengkulu.com di lokasi, penyidik unit Tipikor Sat Reskrim Polres Rejang Lebong datang ke Kantor Kejari Rejang Lebong pukul 11.00 WIB bersama tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka (tsk) saat proses penyidikan berlangsung. Mereka diantaranya, Ha yang saat ini menjabat sebagai kepala bagian ULP Rejang Lebong, Al, Yu, Za dan As yang saat itu bertugas sebagai panitia lelang proyek tersebut dan Su selaku PPTK proyek itu sendiri serta SDR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong. Setiba di Kantor Kejaksaan, para Tsk dan barang bukti diserahkan secara prosedural oleh Penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Rejang Lebong kepada tim JPU Kejari Curup diruangan Seksi Pidsus Kejari Curup. Setelah 2 jam dilakukan pemberkasan, ke 7 Tsk akhirnya dinyatakan resmi ditahan oleh tim JPU Kejari Curup.

“Setelah berkasnya kita teliti dan dinyatakan lengkap, terhadap ke tujuh tersangka ini resmi kita lakukan penahanan. Mereka akan kita titipkan di Rutan Malabero Bengkulu,” ujar Kajari Curup, Edi Utama SH melalui Kasi Intel Kejari Curup, Richard Sembiring SH MH.

Dilanjutkan Richard, ke 7 Tsk sengaja di titipkan di Rutan Malabero Bengkulu dengan tujuan untuk mempermudah jalannya proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan negeri Tipikor Bengkulu nantinya. “Mereka akan diantar ke rutan Bengkulu oleh dua tim yang telah dibentuk oleh Kejari,” jelasnya singkat.

Untuk ketahui, BP tipikor pengadaan korupsi pengadaan konputer tahun anggaran 2010 ini sempat berulang kali bolak balik lantaran tidak dinyatakan lengkap atau P19 oleh JPU.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun, proyek pengadaan komputer Laboratorium Bahasa tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Rejang Lebong itu dikerjakan oleh CV Wijaya Perdana senilai rp 3 Milyar. Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi jika panitia pengadaan dalam menentukan harga pembelian komputer atau HVS tidak menggunakan harga pembanding, melainkan mengacu kepada Engenering Estimate (EE). Sementara EE sendiri tidak dibenarkan digunakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan. EE hanya digunakan pada pelaksanaan proyek fisik pembangunan. Seperti gedung, jalan dan sebagainya.

Atas kondisi itu, Penyidik dan BPKP Bengkulu sepakat jika telah terjadi kerugian negara senilai Rp. 800 juta atas pelaksanaan proyek tersebut.

Terhadap ketujuh tersangka, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2, ayat 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidair pasal 9 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. [Ipank PeBe]