PedomanBengkulu.com, Kaur – Aliansi Mahasiswa Kaur se-Indonedia (AMK-SI) yang diwakili dari berbagai Perguruan Tinggi melakukan silaturahmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait isu pendidikan, ekonomi masyarakat, pengelolaan wilayah kabupaten Kaur dan Pelestarian Alam di Kabupaten Kaur, Sabtu (22/6/2019).

Koordinator AMK-SI Renaldy Eka Putra Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengatakan, silaturahmi ini merupakan bentuk ikhtiar selaku pemuda untuk bersikap responsif. Menurutnya, silahturahmi tersebut juga dapat menambah khasanah yang ideal maupun konseptual untuk memberi solusi yang konstruktif terhadap kelangsungan dan keberlangsungan masyarakat Kabupaten Kaur.

Tapi sangat disayangkan, menurut Eka, bahwa sesuai pemberitahuan terkait audiensi pada Kamis (20/6/2019) dengan waktu yang telah ditentukan justru molor dengan alasan tidak ada satupun Anggota DPRD yang ada di kantor karena Dinas Luar Kota. Menurut Eka, alasan ini sungguh irasional karna bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD.

“Sungguh tidak irasional alasannya, karena bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD,” kata Eka.

Karena gagal untuk silahturahmi, AMK-SI menganggap alasan juga bertentangan dengan kode etik sesuai dengan penjabaran PP RI NOMOR 16 Tahun 2010 Bab X Pasal 89 tentang Kode Etik Kinerja DPRD. Yang Mana salah satunya dari penjabaran tersebut membahas tentang norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

“Karna sesungguhnya kalau mau melihat masa depan daerah maka lihatlah pemudanya hari ini,” kata Eka.

Menurut Eka, melihat Realitas yang ada tataran DPRD Kabupaten Kaur, masyarakat Kabupaten Kaur sudah memberikan mandat kepada DPRD untuk mewakili mereka dan dijelaskan dalam penjabaran kode etik kinerja DPRD yang wajib di patuhi oleh DPRD. Menanggapi hal tersebut, AMK-SI menyampaikan bahwa hal semacam ini dinilai janggal.

“Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang kemudian harus dijawab oleh Anggota DPRD dengan jelas baik dalam konfirmasi secara lisan maupun tulisan terkait kenapa hari ini satu pun tidak ada Anggota DPRD yang hadir di kantor. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh AMK-SI tidak ada keraguan kepada DPRD Kabupaten Kaur dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang Mlmandat masyarakat,” kata Eka.

Renaldy anggota AMK-SI juga menambahkan, pihaknya juga meminta badan kehormatan DPRD Kabupaten Kaur agar mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kaur sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Pasal 56 PP RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Badan Kehormatan DPRD. Agar kemudian bisa memberi sanksi apabila terbukti bahwa mereka melanggar kode etik yang berlaku.

“Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kaur agar mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kaur sesuai dengan tugasnya yang sudah diatur,” ujar Renaldy.

Diketahui, AMK-SI ini diwakili oleh mahasiswa Kaur dari berbagai Perguruan Tinggi dan aktif di organisasi kedaerahan. Berikut anggota yang tergabung dalam AMK-SI, diantaranya yakni Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) Kaur-Bengkulu, Himpunan Mahasiswa (Himka) Kaur-Lampung. [Medi Muamar]