PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan identifikasi dan merumuskan solusi-solusi atas persoalan kepemiluan.

Berangkat dari evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Komite Pemilih Indonesia dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), belum lama ini.

Anggota Komite I DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, sebagai Pemilu terbesar di dunia, Pemilihan Presiden (Pilpres) sekaligus Pemilihan Legislatif (Pileg) di Indonesia menjadi momen bersejarah.

“Secara umum DPD berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan aman, lancar, tertib dan damai. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha Penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, segenap peserta Pemilu, Pemerintah Daerah, serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” kata Riri Damayanti kepada media, Jumat (21/6/2019).

Pun demikian, alumni Universitas Indonesia itu melanjutkan, sejumlah kekurangan tetap menjadi catatan dan evaluasi kritis yang mesti diperbaiki agar Pemilu berikutnya dapat berjalan dengan kualitas yang semakin baik.

“Ada masalah beban kerja, ada masalah kesehatan penyelenggara, ada masalah SARA, hoaks, ujaran kebencian, dan lain sebagainya sehingga perlu kajian-kajian yang lengkap agar sistem Pemilu ke depan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi tidak terjadi lagi,” ungkap Riri Damayanti.

Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai, anggota parlemen terpilih hasil Pemilu 2019 harus menjadikan evaluasi penyelenggaraan dan legislasi Pemilu 2019 sebagai prioritas utama yang dibahas.

Menurut catatannya, relevansi keserentakan Pemilu nasional dan daerah, pengadministrasian hasil pemilu di TPS, ambang batas pencalonan presiden, perbaikan rekrutmen petugas ad hoc, penguatan pengaturan penegakan hukum terkait dengan politik uang, serta penguatan pengaturan afirmasi perempuan merupakan beberapa persoalan yang harus diperbaiki dalam Pemilu berikutnya.

Selanjutnya, Perludem memberikan beberapa rekomendasi diantaranya reformasi elektoral dan kepartaian melalui penataan regulasi politik harus terus dilanjutkan.

Kedua, institusionalisasi partai politik: penguatan pendanaan publik (alokasi dana negara untuk parpol). Dengan alokasi khusus minimal untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan.

Ketiga, demokratisasi internal partai: rekrutmen politik yang transparan dan partisipatif.

Keempat, melanjutkan reformasi sistem pemilu: pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, setiap 2 tahun sekali.

Kelima, konsolidasi pengaturan pendanaan politik untuk menjamin kompetisi yang setara: UU Keuangan Politik (pembatasan transaksi tunai, pembatasan belanja kempanye, alokasi dana negara negara untuk menjamin kompetisi yang adil-pembiayaan iklan di media massa elektronik oleh negara).

Keenam, jaminan pada independensi dan integritas penyelenggara pemilu: melanjutkan reformasi penataan desain kelembagaan penyelenggara pemilu (kejelasan tupoksi dan eksistensi badan penyelenggara pemilu, ketegasan skema penegakan hukum).

Ketujuh, penguatan konsolidasi masyarakat sipil dengan dukungan negara.

Titi menekankan, Pemilu 2019 secara umum berhasil dilaksanakan tanpa proses “berdarah-darah”.

“Ini patut diapresiasi. Dan pemilu 2019 merupakan transisi penting untuk menguji fondasi demokratisasi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu. Pemerintah terpilih dan legislative terpilih, siapapun itu, mesti menjadikan paket UU Politik sebagai prioritas utama, agar kegagapan dan kesilapan dari pengelaman Pemilu 2019 tidak terjadi lagi,” demikian Titi Anggraini. [Eva De]