Diskusi dan konferensi Pers “Di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu” di Saung Anak Negeri, Kantor Yayasan Genesis, Rabu (26/6/2019).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Yayasan Genesis mengadakan diskusi dan konferensi Pers dengan tema “Di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu” di Saung Anak Negeri, Kantor Yayasan Genesis, Rabu (26/6/2019).

Hal ini menyikapi apa yang dilakukan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang pada 8 Januari 2019 mengirimkan surat perubahan peruntukan dan fungsi hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu kepada Kementerian LHK sekaligus aoan menjadi basis RPJMN bidang kehutanan di Indonesia.

Direktur Yayasan Genesi Uli Arta memberikan analisis bahwa sebagian hutan yang diusulkan telah dilepaskan dan telah terbebani oleh izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit skala besar serta izin usaha pertambangan.

“Kami melihat perubahan status hutan Bengkulu adalah modus untuk mengakomodir kepentingan kapital, bahkan menjadi momentum untuk menghapus pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan,” kata Uli.

Menurut Uli, ada empat kabupaten yang mengakomodir pelepasan izin kebun kelapa sawit, dan tambang tersebut, yaitu Seluma, Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.

“Seharusnya pemerintah mengutamakan untuk merasionalisasikan hutan yang telah ada kehidupan masyarakat sebelumnya, bukan malah mengobral hutan untuk izin kebun kelapa sawit, dan tambang,” kata Uli.

Diketahui, untuk Seluma mengusulkan 4644 Hektar, 3375 Hektar untuk menghubungkan 4 Desa enclave tetapi faktanya 90 persen wilayah dikapling oleh izin tambang dengan tahap izin produksi. Empat desa itu yakni Desa Sekalak, Desa Talang Empat, Desa Sinar Pagi, dan Desa Lubuk Resam.

Mukomuko mengusulkan 12417 hektar Hutan, 7915 hektarnya telah dibebani izin HGU perkebunan Sawit milik PT. Agromuko, PT. Daria Dharma Pratama, dan PT. Alno. Beberapa kawasan hutan yang diusulkan lainnya telah dibebani IUP pertambangan.

Bengkulu Tengah mengusulkan 5267 hektar, 95 persen dibebani oleh izin pertambangan milik PT. Bengkulu Utara Gold, PT. Kususma Raya serta izin PT. Bara Mega Quantum.

Sedangkan untuk Bengkulu Utara, mengusulkan 22671 hektar hutan yang dilepaskan, 80 persen dibebani oleh izin pertambangan yakni PT. Inmas Abadi dan PT. Bengkulu Utara Gold serta HGU perkebunan sawit milik PT. Sandhabi dan PT. Alno.

Uli Arta menganggap, bahwa orientasi tersebut adalah untuk menguasai pasar dunia.

“Tidak ada cara pandang baru dalam memandang hutan sebagai tempat komoditi dan akan menghabiskan hutan Bengkulu dalam waktu yang tidak lama,” tegas Uli.

Ancam Banjir

Perubahan status hutan Bengkulu tersebut, Uli menambahkan, akan mengakibatkan terjadinya banjir, longsor, krisis air dan keterancaman pangan, padahal hutan mempunyai fungsi penting dalam tata air.

“Perubahan status tersebut, dapat mengakibatkan banjir, longsor, krisis air dan keterancaman pangan,” kata Uli.

Maka dari itu Yayasan Genesis, Uli Arta mengatakan ada empat Rekomendasi yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu.

Pertama, jika pun pemerintah akan melakukan rasionalisasi kawasan hutan, maka yang harus dilakukan adalah melegalisasi ruang hidup, wilayah adat dan wilayah kelola rakyat yang selama ini diklaim menjadi kawasan hutan negara. Langkah ini sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang terjadi hingga saat ini.

Kedua, izin industri ekstraktif yang mengkapling hutan Bengkulu harus dikeluarkan atau diciutkan.

Ketiga, perkebunan skala besar sawit yang telah melakukan aktivitas di kawasan hutan juga diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia, bukan malah diakomodir kesalahannya. Pemerintah harus memastikan mereka melakukan pemulihan terhadao hutan yang telah dirusaknya.

Keempat, penerbitan izin berbasis industri ekstraktif di hutan Bukit Barisan, harus benar-benar dihentikan, sebab Bukit Barisan, tulang punggung Sumatra bukan untuk tambang dan perkebunan skala besar. [Medi Muamar]