PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mempertanyakan berkas perkara Plt, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) inisial MW kepada penyidik Polda Bengkulu terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana gabungan usaha RSUD Bengkulu Tengah (Benteng) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 lalu.

Kepala Kejati Bengkulu Amandra Syah Arwan melalui Kasi Penkum, Marthin Luther saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2019) mengatakan sejauh ini tim Kejati Bengkulu telah menyerahkan P17 kepada penyidik untuk menanyakan perkembangan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka MW dan sampai saat ini tim dari Kejati masih menunggu berkas perkara tersebut.

“Sampai saat ini belum ada berkas perkara yang masuk ke Kejaksaan terkait dengan tersangka MW tersebut,” terang Marthin.

Dikatakan Marthin, sedangkan untuk terdakwa lainnya yaitu FG yang merupakan Bendahara Dinas Kesehatan Benteng saat ini masih dalam proses sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

“Untuk terdakwa yang pertama saat ini dalam proses penuntutan,” jelas Marthin.

Seperti diketahui sebelumnya, Polda Bengkulu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa FG terkait dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang diduga ada pemotongan dana sebesar 10 persen setiap pencarian pertiga bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengamankan barang bukti kurang lebih sebesar Rp.117.085.992.

Kemudian dalam pelimpahan tahap dua yang dilakukan penyidik beberapa waktu lalu, Kejati menerima SPDP tertanggal 25 Januari 2019 nomor B 27 dengan tersangka baru yakni MW yang merupakan Kadinkes Benteng yang saat ini berkas perkaranya dipertanyakan Kejati soal perkembangannya. [Ardiyanto]