Ilustrasi

Ketika Indonesia masuk jajaran elit G-20 dan diramalkan menjadi ekonomi ketujuh dunia pada 2030, tak sedikit diantara kita langsung membusungkan dada. Kita lupa, negeri ini tidak punya tulang-punggung ekonomi yang membuatnya imun dari gejolak ekonomi global. Dua tulang punggung ekonomi kita, yaitu industri dan pertanian, makin porak-poranda sejak dua dekade terakhir.

Diketahui, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34 persen pada 2004 menjadi 20,16 persen di tahun 2017. Sementara sektor pertanian, selama rentang 25 tahun terakhir, menurun dari 22 persen menjadi 13 persen. Walhasil, ekonomi kita bak “rumah kartu” yang gampang runtuh hanya oleh sedikit terpaan atau guncangan.

Penurunan sektor industri dan pertanian bertalian dengan kebijakan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Tak terbantahkan, selama rentang waktu itu, kebijakan ekonomi kita sangat liberal.

Memang, haluan ekonomi liberal punya jejak panjang di Indonesia, yang merentang dari sejak Orde Baru hingga saat ini. Lebih dari setengah abad, setidaknya enam kali ganti Presiden.

Jika Orba memulainya dengan liberalisasi investasi, maka pemerintahan yang silih berganti pasca reformasi melengkapinya dengan liberalisasi barang/jasa dan tenaga kerja.

Liberalisasi di era Orba telah membuat ekonomi Indonesia gagal menemukan peta jalan industrialisasi yang tepat. Akibatnya, ekonomi bertumpu pada fondasi yang rapuh.

Liberalisasi investasi menyebabkan investor asing bebas memasuki berbagai lapangan usaha di dalam negeri. Akibatnya, seperti diingatkan Bung Hatta delapan dekade silam (1935-1941), karena motifnya mencari untung, investasi asing hanya memasuki sektor yang memberi keuntungan cepat, terutama ekstraktif.

Kemudian datang lagi era pasca reformasi, yang membawa angin liberalisasi yang lebih kencang, menerjang industri dan pertanian kita dari hulu ke hilir. Liberalisasi berarti membebaskan kapital atau swasta untuk berakumulasi tanpa rintangan, baik rintangan perdagangan (pajak, tarif impor/ekspor, aturan perdagangan, dan lain-lain) maupun investasi (UU, daya tawar buruh, monopoli badan usaha negara/publik, resiko lingkungan, pemilikan publik, dan lain-lain).

Liberalisasi investasi menggencet ruang hidup pelaku usaha di dalam negeri, terutama pelaku usaha menengah dan kecil. Sementara liberalisasi perdagangan menghancurkan industri atau usaha dalam negeri yang bergantung pada pasar domestik.

Liberalisasi tidak hanya pada pembukaan pintu yang lebar untuk impor, tetapi hingga jasa perdagangan ritel. Ini membuat department store, supermarket, pusat pertokoan/perbelanjaan, dan minimarket terbuka bagi modal asing.

Puncak dari liberalisasi ini terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono, dengan disahkannya UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). UU PMA yang baru ini lebih liberal dibanding UU PMA tahun 1967. Di UU PMA yang baru, tidak ada lagi pembatasan terhadap modal asing; boleh 100 persen.

Sejalan dengan itu, UU yang mengatur liberalisasi per sektor, seperti energi, pangan, agraria, kehutanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, juga berjalan tanpa rintangan.

Sayangnya, Jokowi yang semula diharapkan bisa membendung arus liberalisasi itu karena saat kampanye membawa platform ekonomi Trisakti, justru bertindak sebaliknya. Dia mendorong liberalisasi ugal-ugalan lewat kebijakan deregulasi.

Sudah terang-benderang, liberalisasi ekonomi bukan hanya membawa mudarat bagi rakyat Indonesia, tetapi mengubah orientasi ekonomi sehingga menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

Pertama, liberalisasi telah menghancurkan tulang punggung ekonomi, yaitu industri dan pertanian. Sejak satu dekade terakhir, kita mengalami deindustrialisasi sekaligus deagrarianisasi.

Kedua, liberalisasi telah memperlebar ketimpangan ekonomi dalam dua dekade terakhir. Rasio Gini Indonesia meningkat cepat dari 0,30 di tahun 1990-an menjadi 0,39 di tahun 2017. Bahkan, di tahun 2014, rasio gini sempat menyentuh 0,41.

Ketiga, liberalisasi yang disertai dengan privatisasi dan pencabutan subsidi menyebabkan semakin banyak Warga Negara kesulitan mengakses kebutuhan atau hak dasarnya.

Karena itu, tidak ada pilihan: liberalisasi ekonomi harus dihentikan. Semua visi ekonomi yang punya semangat kemandirian dan kesejahteraan sosial akan menjadi absurd, akan layu sebelum berkembang, jika tidak diserta usaha membendung liberalisasi.

Karena itu, seruan #GantiHaluanEkonomi berarti hijrah dari haluan ekonomi lama, yaitu liberalisasi atau neoliberalisme. Dan itu hanya mungkin bila karakter dasar dari haluan ekonomi lama, yaitu liberalisasi, benar-benar ditinggalkan.

Lantas, apa langkah awal yang konkret dari penghentian liberalisasi ekonomi itu?

Langkah awal yang konkret untuk menghentikan liberalisasi ekonomi adalah mencabut semua payung hukumnya. Langkah politik ini penting, karena agenda liberalisasi di Indonesia dipayungi oleh banyak UU. Tahun 2010, politisi Eva Sundari menyingkap data dari Badan Intelijen Negara (BIN), bahwa ada 76 UU di Indonesia yang diintervensi oleh asing. Tidak sedikit dari UU itu yang membawa agenda liberalisasi ekonomi.

Dari semua UU itu, yang paling mendesak untuk segera dicabut adalah UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA. Sebab, UU ini yang menghamparkan karpet merah bagi liberalisasi ekonomi.

Karena itu, langkah awal menghentikan liberalisasi ekonomi bisa dimulai dengan: penghapusan UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA.

Medi Muamar, Kepala Sekolah Jurnalistik Kerakyatan