Ilustrasi

PedomanBengkulu.com, Seluma –┬áBerdasarkan data UPTD Pengelolan Keuangan Pendapatan Daerah Samsat Seluma, Kendaran Dinas (Kendis) yang menunggak pajak saat ini mencapai 711 unit, untuk itu Sekretaris Daerah Seluma, Irihadi menegaskan, kendaraan dinas yang saat ini masih nunggak pajak untuk dikandangkan jika belum melakukan pembayaran.

“Kita akan minta data real dari bagian aset terkait masih adanya Kendis yang belum dibayar pajak. Jika masih ada yang belum membayar maka saya minta bagian Aset untuk kandangkan sementara Kendis tersebut, “tegas Sekda, Selasa (25/6/ 2019).

Disampaikannya, kepala OPD dapat segera membayar tunjakan pajak ini, pasalnya untuk Mobnas di masing-masing OPD itu merupakan tanggungjawab OPD masing-masing. Jika memang tidak tersedia anggaran untuk membayar pajak, agar segera diusulkan.

“Kepala OPD harus serius menyikapi persoalan pajak ini. Jangan hanya diam saja, karena pembayaran pajak ini wajib,” ujar Sekda.

Diketahui, dari data UPTD Pengelolan Keuangan Pendapatan Daerah Samsat Kabupaten Seluma. Partisipasi Pejabat Seluma dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak Kendaraan Dinas (Kednas) sangat minim. Pasalnya di tahun 2018 Pajak Kendaraan Dinas yang nunggak sebanyak 695 unit, bukannya berniat untuk mengurangi melainkan bertambah di tahun 2019 sebanyak 711 unit. Dengan jumlah Roda 4 sebanyak 135 unit dan roda dua sebanyak 576 unit. Kendaraan dinas tersebut berada di SKPD serta Sekretariat Pemkab Seluma, melainkan untuk Kepala Desa tinggal beberapa unit saja. Dari 711 Kendaraan yang nunggak pajak tersebut dengan jumlah anggaran sebesar Rp 295.168 juta yang dihitung rata-rata penunggakan satu tahun. Apabila jumlah tersebut dikalikan dengan tunggakan 6 tahun sampai dengan 10 tahun bisa mencapai 2,2 miliran jika dikalikan tunggak 5 tahun utu mencapai 1,5 miliar.[YD]