PedomanBengkulu.com, Mukomuko – Menindaklanjuti ketentuan tentang kontribusi pajak rokok sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko mengelar pertemuan bersama, Kamis (27/06). Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menambahkan jumlah kepesertaan Jamkesda Kabupaten Mukomuko melalui dana pajak rokok.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Dede Ahadiyat menjelaskan, besaran kontribusi pajak rokok yang diterima oleh BPJS Kesehatan ditetapkan dari pajak rokok sebesar 75% dari 50% total realisasi pajak rokok yang diberikan oleh pemintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Itu langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan. Kompensasi ini dapat dipergunakan untuk menambah kepesertaan JKN-KIS. Pada tahun 2018 ada kompensasi dari pajak rokok dari Pemerintah Daerah Mukomuko yang disetor langsung pemerintah pusat dapat digunakan untuk penambahan peserta JKN-KIS,” katanya.

Ia melanjutkan, berdasarkan kompensasi pajak rokok tahun 2018 tersebut, apabila dikompensasikan menjadi peserta dapat menjamin 1.769 peserta dengan asumsi dimulai pada Juni 2019, sementara untuk potensi peserta yang dapat dijadikan peserta.

“Kami mencoba dengan beberapa alternatif seperti dari data BDT yang belum dapat jaminan, peserta PBPU/ Mandiri yang menunggak, atau dari peserta JKN-KIS dengan status non aktif,” ujar Dede.

Dede juga menjelaskan Program JKN-KIS pada prinsipnya mengakomodir dan mengalihkan risiko perorangan menjadi risiko bersama sehingga dapat menjamin biaya berobat yang besar dengan iuran yang kecil, namun hal ini dapat dilakukan apabila semua masyarakat bergabung ke dalam program ini.

Kepala Bidang Anggaran BKD Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Weni Jaro menyampaikan dukungan terhadap penambahan kepesertaan JKN-KIS yang bersumber dari pajak rokok ini. Menurutnya, kompensasi yang bersumber dari pajak rokok ini merupakan hal yang baik sekali.

“Selama ini dari Pemda hanya menganggarkan untuk dana kegiatan lain seperti promosi kesehatan, tetapi dengan adanya komitmen dari pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam berita acara, maka dapat membantu masyarakat mendapat jaminan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini Dinas Sosial sudah melakukan verifikasi data yang akan didaftarkan ke Program JKN-KIS. Sampai dengan Juni 2019 di Kabupaten Mukomuko sebanyak 141.896 orang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS dari total penduduk sebanyak 180.951 orang atau sekitar 78,42%.[Rls]