Poster aksi damai yang digagas Koalisi Biru mengangkat tema “Batalkan dan Cabut Izin Lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang”.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Koalisi langit biru akan menggelar aksi damai pada hari Kamis (20/6/2019) pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di PTUN Bengkulu Jalan. Re. Mardatinata, Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Hal itu disampaikan oleh Hendra sebagai narahubung Koalisi Langit Biru. Aksi damai ini membawa tuntutan “Batalkan dan Cabut Izin Lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang”.

“Besok Koalisi Langit Biru akan menggelar aksi damai,” kata Hendra, Rabu (19/6/2019).

Dalam aksi yang dilakukan Koalisi Langit Biru nanti kata Hendra, akan dilakukan dengan cara teatrikal dan mural. Kemudian, mendaftarkan gugatan kemudian penyerahan penyimpangan amdal serta rilis petisi change.

“Aksi damai ini akan dilakukan dengan cara teatrikal sekaligus mural,” kata Hendra lagi.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan temuan tim advokasi, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen Amdal PLTU batu bara dengan fakta lapangan pada fase pra-konstruksi dan konstruksi serta temuan sejumlah pelanggaran hukum.

Data terhimpun, indikasi pelanggaran hukum atas terbitnya Izin Lingkungan PLTU batubara yaitu melanggar RTRW Kota dan Provinsi. Dalam RTRW Provinsi Bengkulu pembangunan PLTU batubara dilaksanakan di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu 2012-2023 pasal 23 ayat (1) huruf (d) bahwa pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi PLTU di Napal Putih.

Disebutkan sesuasi peraturan, salah satu syarat penyusunan Amdal harus ada rekomendasi tata ruang. Saat itu pada 2016 Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu menerbitkan rekomendasi. Namun, setelah ditelaah lebih dalam isi surat rekomendasi tersebut justru tidak mendukung proyek PLTU Teluk Sepang. Surat rekomendasi nomor 650/0448/Bappeda diterbitkan pada 3 Mei 2016.

Selain itu proses ganti rugi tanam tumbuh milik petani yang digusur untuk proyek tapak PLTU batubara disinyalir juga menyisakan masalah di mana harga tanam tumbuh yang diganti tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. [Medi Muamar]