PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Soal Wanprestasi yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi (PJK) CV Tapan Permata Kontruksi berbuntut panjang. Pasalnya, gugatan yang disampaikan kontraktor beberapa waktu lalu berlanjut ke meja hijau lantaran mediasi yang ditawarkan Hakim tidak menemukan kesepakatan.

Asdatun Kejati Bengkulu Bambang Permadi, saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019) mengatakan, dalam tuntutannya kontraktor meminta Dinas PUPR untuk membayar sebesar 440 juta dan uang jasa pengacara 25 juta serta mencabut pembacklist-san CV Tapan Permata Kontruksi.

“Kesimpulannya adalah penggugat tetap dengan gugatannya dan tergugat keberatan dengan adanya pencabutan Blacklist,” ujar Bambang.

Sambung Bambang, Dinas PUPR hanya sanggup membayar 60 persen sisa dari uang muka yang sudah dibayar atau kontrak dan tidak membayar uang jasa pengacara sebesar 25 juta itu.

“Jadi sidang akan dilanjutkan dengan sidang perdata yang mungkin akan dilaksanakan Minggu depan,” kata Bambang.

Awal sidang perdata nanti, lanjut Bambang, mengenai atau menyangkut materi gugatan yang disampaikan penggugat. Sementara Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa dari Dinas PUPR dalam hal ini akan mempelajari hal-hal yang diajukan penggugat kepada tergugat.

“JPN akan mempelajari hal-hal yang bisa untuk melakukan perlawanan disaat gugatan itu di proses, kita bisa menyampaikan dokumen, fakta atau bukti,” kata Bambang.

Seperti diketahui, gugatan kontraktor terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu karena kontraktor merasa dirugikan sebesar 2,5 miliyar rupiah akibat di putus kontrak serta pemberian daftar hitam diawal tahun 2019 dan untuk menghadapi gugatan perdata tersebut Dinas PUPR Provinsi Bengkulu memberi surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN). [Ardiyanto]