Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Sehmi

Pedomanbengkulu.com – Pasca aksi demo yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsorsium Nasional Provinsi Bengkulu di depan kantor Wali Kota Bentiring terkait mutasi yang diduga cacat hukum tidak sesuai aturan, Anggota DPRD Kota Bengkulu lakukan hearing bersama PLT BKPP Kota Bengkulu, Senin (17/6/2019).

PLT Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Sehmi menegaskan mutasi yang dilakukan Pemkot Bengkulu tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Ini tidak menyalahi aturan, cuma penafsiran saja, tadi ada yang menanyakan soal pelantikan jabatan Eks (Mantan) Napi. Ini tentu saja sangat ekstrem. Jabatan yang dimaksud ini pada OPD Kominfo dan persandian kota. Rekam jejak kita, beliau ini bukan kasus Tindak pidana korupsi (Tipikor) melainkan kasus pidana umum biasa. Jadi ada hak setiap orang, mentang dia pernah bersalah langsung kita vonis dan justifikasi tidak boleh berkembang dan berkarya. Beliau ini berkompeten di bidangnya,” ungkap Sehmi.

Sehmi menambahkan, jabatan Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Kota Bengkulu yang saat ini dijabat oleh Eko Agusrianto sangat layak karena sudah berkompeten di bidang tersebut.

“Beliau punya kompetensi yang bagus untuk hal komunikasi informasi, Beliau ini mantan aktivis pers di Bandung, dia juga tokoh pers Mahasiswa. Beliau juga berpengalaman pernah bekerja di media koran harian di Bengkulu dan juga pernah menjabat di OPD Kominfo Provinsi Bengkulu. Jadi, jangan karena hal tersebut, kita menjustifikasi orang lain untuk tumbuh berkembang dan berkarya,” tegas Sehmi.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam LSM Konsursium menyatakan sikap menuntut beberapa poin kepada walikota Bengkulu

Adapun tuntuan massa aksi, sebagai berikut,

1. Meminta kepada bapak Wali Kota Bengkulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera, menindak tegas dan memberkan sangksi kepala Plt Kepala BKPP yang telah melakukan mutasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Meminta kepada pihak KASN dan Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB Pusat untk memberikan sanksi terhadap Plt Kepala BKPP, karena telah mengangkat dan mempromosikan kembali eks terpidana saudara Eko Agusrianto dalam jabatan administrasi (Sekretaris Kominfosan) padahal yang bersangkutan juga menjadi tersangka kasus HPN tahun 2014.

3. Meminta kepada Bapak Wali Kota Bengkulu untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang patut diduga kuat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, dengan melakukan pemotongan anggaran belanja seluruh OPS se Kota Bengkulu sebesar 5%, yang telah menjadi buah bibir dalam lingkungan Pemda Kota Bengkulu dan menjadi keresahan.

4. Meminta kepada Bapak Wali Kota Bengkulu, untuk segera mengganti saudara Plt Kadis PUPR Kota Bengkulu, di karenakan sudah memasuki triwulan kedua bejalan (satu semester), belum menunjukan kinerja dan progress yang baik terkait pembangunan Kota Bengkulu, kami beranggapan yang bersangkutan tidak cakap dan belum mampu mengemban jabatan tersebut.

5. Meminta kepada pihak KPK RI, Kemendagri, LKPP RI untuk menelusuri terkait adanya dugaan pengarahan pemenang tender ekatalog prodak Panasonik di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, yang mana Wakil Wali Kota Bengkulu selaku pejabat Negara sesuai UU 23 Th, 2014 tentang Pemerintahan Daerah, patut diduga telah melampaui kewenangan jabatan yang di miliki dengan mendatangi pihak pabrikan Panasonik di Surabaya, terkait dengan kegiatan survei pabrik.

6. Meminta kepada DPRD Kota Bengkulu, untuk membentuk pansus anket dan melakukan interpelasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu dengan adanya dugaan jual beli jabatan. [Ilham Yudhasa]