PedomanBengkulu.com, Seluma – Ulil Umidi resmi menjabat Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Bengkulu periode 2019-2022. Hal ini setelah dikukuhkan oleh Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri selaku Pembina KANNI Brigjen Pol Agung Makbul didampingi oleh pimpinan pusat KANNI Ruswan Efendi di Aula BPKD Seluma, Sabtu 29 Juni 2019.

“Kita percayakan kepada Ulil Umidi untuk menjadi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu. Dengan harapan kedepan KANNI menjadi organisasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat provinsi Bengkulu,”kata Ketua KANNI pusat, Ruswan Efendi kepada wartawan.

Selain melakukan pengukuhan terhadap Ketua Pimda KANNI Provinsi Bengkulu, dalam acara ini juga dilaksanakan nota kesepakatan atau kerjasama kepada Pemerintah Desa, untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap kepala Desa, maupun Kepala Sekolah.

“Saya sangat apresiasi Ketua Pimda Bengkulu minta pendampingan hukum dan bantuan kepada Kepala Desa ini, untuk digratiskan dulu selama satu tahun,” ujar Ruswan.

Disampaikannya, KANNI ini menjadi suatu hal sumbangsi dari Ketua Pimda Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten Seluma. Kegiatan inj juga tidak dilakukan dikabupaten seluma saja melainkan juga di Kabupaten -kabupaten lain. Pihaknya berharap pembinaan hukum bisa meminimalisir persoalan hukum bagi teman-teman kepala desa.

“Kepala desa ini pejabat kalangan bawah yang luar biasa tekanan-tekanan dari penegak hukum, teman-teman Lembaga Sosial, Lembaga Independen, dan maupun masyarakat dengan tanda kutip sering mencari kelemahan. Tapi kita bukan mendampingi soal itu, kita hanya memberikan pembinaan secara pribadi, kalau masih juga melakukan kesalahan mak apa boleh buat,” ujar Ruswan.

Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah KANNI Provinsi Bengkulu, Ulil Umidi mengatakan, KANNI Provinsi Bengkulu dalam satu tahun ini akan berikan bantuan hukum dan pembinaan kepada Pemerintah Desa secara gratis. Namun untuk kedepan setiap Desa diminta membayar operasional sebesar Rp 300 ribu dalam satu bulan, atau sebesar Rp 3,6 juta dalam satu tahunnya, hal ini lebih kecil dari daerah pulau Jawa dan Bali yang mencapai Rp 10 juta dalam satu tahunnya.

“Kita juga akan berikan bantuan hukum secara gratis untuk satu tahun ke depan. Kedepannya kita akan kenakan oprasional dengan biaya 300 ribu rupiah atau 3,6 juta dalam satu tahun, jika dalam satu desa ada 10 perangkat maka hanya 30 ribu perorang dalm satu bulan. Ini lebih kecil dari pada daerah lain yang mencapai 10 jutaan. Kita tidak mau membebani perangkat Desa di Seluma,” terusnya. [YD]