PedomanBengkulu.com, Bengkulu Selatan – Salah seorang Calon Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkulu Selatan resmi melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Bengkulu Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon adalah Jukan, Caleg DPRD Bengkulu Selatan Daerah Pemilihan III. Pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim serta membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.

Pemohon berdalih, bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS tersebut karena adanya dugaan pemilih eksodus.

“Hal tersebut bisa dilihat dari DPTb di TPS tersebut yang semestinya hanya ada satu orang yang masuk DPTb, namun di daftar hadir pemilih dan C1 DPTb nya ada sembilan orang. Artinya ada delapan pemilih eksodus,” jelas tim sukaes Jukan, Martian kepada Pedoman Bengkulu.

Dikatakan eksodus, jelas Martian, karena ada pemilih yang berasal dari luar daerah, seperti Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Berdasarkan alamat yang tertera di KTP Elektronik.

Berdasarkan daftar hadir pemilih DPTb sembilan orang yang dimaksud yakni Eva Sri Puspita, Dayan, Eldi Eka Saputra, Melian, Sri Hartati, Metima,Masbaiti, Titin Sumarni dan Diwarna.

“Padahal dalam DPTb yang benar-benar terdaftar itu hanya ada satu orang, yaitu Titi Sumarrni. Kok bisa jadi sembilan, artinya ada penambahan delapan orang,” jelasnya.

Meskipun ada yang berasal dari luar kabupaten, menurut Martian, kesembilan orang tersebut tetap diberikan lima surat suara dan ikut mencoblos surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan copy C1 yang dipegang yang dipegang PKB, pengguna hak pilih di TPS 2 Tanjung Agung sebanyak 175, baik untuk pemilihan DPRD kabupaten maupun provinsi. Dengan rincian DPT 1629 DPTb 9 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ada 4 orang.

Selain itu, berdasarkan form DA2-KPU, saksi PKB yang ditandatangani oleh Pirin menyatakan keberatan atas pleno di tingkat PPK Kecamatan Seginim. Adapun keberatan/catatan dari saksi PKB sebagai berikut :
1. Pembuktian DPTb sembilan (9) orang tidak dilaksanakan oleh KPPS TPS 2 Tanjung Agung.
2. Penghitungan ulang kotak suara, di Hologram Demokrat kosong (0) diisi dengan angka 38 saat pleno kecamatan.
3. Penghitungan suara sah dan tidak sah, jumlah tidak singkron dengan C1.

“Keberatan ini juga disampaikan saat pleno tingkat Kabupaten. Tapi tidak ada ditanggapi. Lantaran tidak ada tanggapan ini pula dari penyelenggara Pemilu, kami juga berencana akan melaporkan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bengkulu Selatan, Ruslan Mojoarjo membenarkan hal tersebut.

“Yang ngurus ke MK langsung ditangani DPP. Selain melaporkan ke MK, kami juga sedang mengkaji langkah hukum lainnya, seperti melaporkan ini ke ranah pidana dan/atau ke DKPP,” jelas Ruslan Mojoarjo saat dihubungi melalui Telepon.

Menanggapi gugatan PKB tersebut, KPU Bengkulu Selatan menyatakan siap meladeni gugatan tersebut.

“Kalau persiapan khusus tidak ada ya, namun jika memang diperlukan, kita siapkan saja bukti-bukti,” jelas Ketua KPU Bengkulu Selatan, Alpin Samsen saat ditemui Pedoman Bengkulu di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. [Apdian Utama]