PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah diselenggarakannya Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera 2019 dengan tema ‘Peningkatan Peran Pulau Sumatera dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional’ yang dilaksanakan di Hotel Grage Bengkulu, Selasa (9/6/2019).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan dalam Rakorgub se-Sumatera ini akan membahas poin-poin strategis terkait percepatan pembangunan Ekonomi Nasional di Sumatera.

“Kita akan membahas poin strategis pembangunan Ekonomi Nasional dari tahun 2019 hingga 2020 nanti,” kata Rohidin.

Terkait pembangunan tersebut dalan Rakorgub se-Sumatera, mendapat hasil kesepakatan bersama antara Gubernur se-Sumatera yang tercantum di Piagam Memorandum of Rafflesia.

Berikut isi dari Piagam Memorandum of Rafflesia :

1. Mendorong peningkatan konektivitas di Pulau Sumatera melalui dukungan percepatan pembangunan jalan tol Trans sumatera dan rel kereta api sumatera yang menghubungkan provinsi-provinsi di pulau sumatera dan terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan startegis di masing-masing wilayah.
2. Mendukung pelaksanaan program tol laut melalui pengembangan pelabuhan –pelabuhan diwilayah barat pulau sumatera dan penguatan posisi pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat pulau sumatera sebagai jalur alternatif pelayaran selain selat Malaka.
3. Mendukung percepatan penetapan dan pengembangan pelabuhan Provinsi Bengkulu, Batam Provinsi Riau, Sungai liat dan Tanjung Gunung kepulauan Bangka Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera serta mendorong pemerintah untuk menfasilitasi pembentukan KEK lainnya di Pulau Sumatera yaitu, Kula Enok dan Pulau Rupat Provinsi Riau serta Mandeh dan Siberut Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
4. Meningkatkan konektivitas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Sunda, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumatera dan Pulau jawa.
5. Mendukung pembangunan provinsi kepulauan di Pulau Sumatera melalui percepatan jembatan Selat Bangka yang menghubungkan kepulauan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan serta jembatan Batam – Bintan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan rancangan Undang-uUndang Daerah Kepulauan.
6. Membentuk Satgas perlindungan perempuan dan anak tingkat desa melalui APPDes.
7. Mengembangkan kopi Sumatera sebagai komoditas unggulan pulau Sumatera dengan membangun pusat perdagangan kopi yang terintegrasi (Sumatera Trading Coffe House) sebagai pusat kerjasama pemasaran dan peningkatan kualitas produk mulai dari tanam hingga hilirisasi.
8. Meningkatkan peran Pulau Sumatera dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan produktifitas serta hilirisasi komoditas unggulan Pulau Sumatera yang saat ini sudah menjadi unggulan masing-masing provinsi.
9. Mengusulkan Provinsi lampung sebagai salah satu alternative untuk dikaji sebagai Ibukota negara Republik Indonesia dalam rangka mengakselerasi pemabngunan pulau sumatera dan pembangunan nasional.
10. Mendorong peningkatan peran pulau Sumatera sebagai pendukung logistik komoditas pangan untuk Pulau Jawa.
11. Bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran narkoba, human trafficking dan illegal fishing.

Diketahui, 10 kesepakatan point strategis yang tercantum di Piagam Memorandum of Rafflesia ini di tandatangai oleh Gubernu Bengkulu, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bangka Belitung, dan Gubernur Lampung. [Medi Muamar]