Pidato Pertama Presiden terpilih Joko Widodo, berisi tajuk Visi Indonesia yang dibacakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/7/2019) lalu, menggambarkan ada ancaman yang membahayakan Indonesia ke depan.

Dalam pidato Jokowi menyinggung pembangunan infrastruktur. Pada periode sebelumnya, memang Pemerintahan Jokowi gencar melakukan pembangunan Infrastruktur. Namun, pidato kali ini Indonesia kedepan akan membangun infrastruktur dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

Seperti dalam pidatonya ‘menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan’. Pertanyaan, apakah itu dapat sejalan dengan konsep pembangunan yang diidamkan sesuai dengan UUD 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat?

Pembangunan memang sangat penting dalam hal perkembangan zaman dan laju perekonomian. Namun, perlu diingat, bahwa pembangunan infrastruktur tanpa memperkuat ekonomi mandiri secara Nasional adalah omong kosong.

Mengapa?

Karena itu hanya akan menjadi daya saing antara pemodal besar dan pemodal kecil yang ada di Indonesia. Tentu pemodal kecil akan kalah, yang kemudian akan menjadi terpuruk akibat ketidakseimbangan modal.

Kemudian, dalam pidatonya Jokowi juga akan menarik investasi secara besar-besaran, “Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan,” kata Jokowi.

Membuka kran investasi secara luas, itu justru akan menjadi dampak buruk bagi Indonesia.

Pertama, para investasi akan semakin dominan dengan pengusaan capital asing terhadap sumber daya dan aset strategis nasional.

Kedua, para investasi juga akan memegang ‘tampuk produksi’ sejumlah sektor produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yang akhirnya keuntungan dari aktivitas ekonomi sebagian besar mengalir keluar melalui kantong perusahaan asing.

Ketiga, meningkatnya konflik perebutan sumber daya antara kapital versus rakyat, seperti dalam kasus konflik agraria yang sering terjadi di negeri ini.

Keempat, investasi asing juga akan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan negara akibat kebijakan pengurangan atau penghapusan pajak bagi korporasi.

Kelima, investasi asing akan mengakibatkan merosotnya kesejahteraan kaum buruh karena kebijakan politik upah murah dan liberalisasi pasar tenaga kerja (sistim kerja kontrak dan outsourcing) untuk menarik investasi.

Keenam, investasi akan mengakibatkan meningkatnya penggunaan aparatus kekerasan negara untuk meredam berbagai gejolak dan protes yang mengganggu investasi.

Ketujuh, investasi asing akan menciptakan celah bagi berkembang-biaknya praktek korupsi oleh para pejabat, akibat politik yang hanya melayani kepentingan bisnis.

Lalu bagaimana seharusnya investasi? Seperti digariskan para pendiri bangsa kita, asalkan ada syarat-syarat berikut.

Pertama, investasi asing harus tunduk dan patuh dengan di bawah politik perekonomian kita, yaitu perekonomian yang berorientasi pada kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Kedua, investasi hanya diperbolehkan di lapangan usaha yang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak serta tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan.

Untuk itu, sesuai cita-cita para pendiri bangsa, yang harus dilakukan pemerintah Jokowi adalah membangun susunan ekonomi nasional yang kokoh dengan memperkuat BUMN, Koperasi dan Swasta Nasional sesuai dengan haluan ekonomi yang berdasarkan pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Medi Muamar, Kontributor Pedoman Bengkulu