PedomanBengkulu.com, Seluma- Pajak rokok di Kabupaten Seluma tahun 2018 mencapai Rp7 miliar. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI dari hasil pajak tersebut harus ada kontribusi ke Program Jaminan Kesehatan (JKN) sebesar 37,5 persen dari total pajak rokok.

Sehingga sesuai dengan kesepakatan, BPJS Seluma dengan Pemkab Seluma disepakati setoran pajak rokok sebesar Rp 780.281.518 untuk kompensasi iuaran Jamkesda tahun 2019. Dengan itu apabila ditambahkan dengan peserta miskin di Seluma, maka selama triwulan ke tiga ini bisa menambah 6.700 peserta JKN.

“Dananya sudah ada di rekening BPJS. Kami minta dana ini digunakan untuk penambahan peserta JKN, kalau kita hitung bisa mencapai 6700 peserta jamkesda yang bisa dibiayai dengan anggaran tersebut sampai dengan bulan desember mendatang,” kata Kepala BPJS Cabang Seluma, Ricco Hanggara saat menggelar acara Pembahasan Addendum PKS dan Penambahan Jamkesda Kabupaten Seluma, Selasa 16 Juli 2019.

Sedangkan, saat ini berdasarkan data dari internal BPJS, masih ada 7.732 penduduk yang masuk basis data terpadu yang belum masuk peserta JKN. Jika, anggaran kontribusi pajak rokok ini digunakan, maka dipastikan tinggal sedikit lagi peserta Jamkesda yang belum terdaftar.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Seluma, Arlan Aksa meminta, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke Pemkab melalui dinas Kesehatan, guna untuk pembiayaan Pospam tahun baru dan lebaran.

“Kami mohon angaran ada pengembalian untuk pembiayaan Pospam kesehatan saat tahun baru dan lebaran,” jelas Arlan.

Sementara itu, Sekretaris BPKD Seluma, Suprapto menjelaskan, jika pengalihan anggaran tersebut harus melalui rapat anggaran di DPRD Seluma. Pajak rokok di tahun 2018 itu sebesar Rp 7 miliar dan sesuai PMK tahun 2019 sebesar Rp 8 miliar.

“Untuk pengalihan anggaran tersebut, harus di melalui Banggar DPRD Seluma,” tegas Suprapto.[YD]