Panji Suminar

Perhelatan politik pemilihan kepala daerah secara serentak akan segera dimulai. Tahapannya akan segera dilakukan pada akhir tahun 2019 ini.

Khususnya di Bengkulu juga akan dilakukan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi pemilihan gubernur/wakil gubernur dan delapan kabupaten memilih bupati/wakil bupati untuk periode 2020-2025.

Ruang publik pun sudah mulai diramaikan dengan kemunculan beberapa tokoh yang akan ikut serta dalam kontestasi lima tahunan ini.

Figur yang muncul pun dari berbagai latar belakang pengusaha, politikus, akademisi dan bahkan incumbent yang akan maju kembali dalam pilkada serentak pada 2020.

Hal menarik yang perlu kita kupas dalam sistem demokrasi kita selama ini adalah mahalnya biaya yang harus dibayarkan untuk dapat menjadi seorang kepala daerah.

Contohnya saja untuk mendapat rekomendasi partai politik seorang calon harus membayar mahal. Mungkin ini sudah bukan rahasia umum lagi mahar politik yang diminta bisa mencapai kisaran 1 milyar, sedangkan untuk maju sebagai calon gubernur Bengkulu misalnya harus mendapat rekomendasi dari 9 kursi anggota DPRD Provinsi yang dimiliki setiap partai politik

Kemudian biaya kampanye yang melibatkan banyak stakeholder untuk sosialisasi dan tim pemenangan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, hal ini yang membuat seorang calon kepala daerah harus memutar otak untuk mendapat dana yang cukup.

Biaya terakhir yang paling besar dikeluarkan adalah untuk melakukan kegiatan money politik, baik dalam bentuk barang ataupun uang. Politik transaksional ini dianggap sudah lumrah untuk dilakukan, padahal perilaku semacam ini sangat menciderai demokrasi dan akan melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas.

Komitmen Tidak Melakukan Money Politik

Melihat realita yang ada saat ini dalam sistem demokrasi kita, pakar politik yang juga merupakan Dosen ilmu sosial dan politik Universitas Bengkulu Panji Suminar memandang perilaku korupsi merupakan masalah mentalitas dari pemimpin itu sendiri namun tidak menutup kemungkinan biaya politik tinggi yang harus dikeluarkan kandidat menjadi faktor pengaruh terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam membiayai semua kebutuhan dana dari awal pencalonan hingga tiba hari pemilihan seorang Kontestan pilkada akan mengagregasi pendanaan politik dari sebanyak mungkin sumber, baik perseorangan, lembaga, maupun sumber lain. Pada akhirnya ketika seorang kandidat telah memenangkan pilkada, mereka yang berjasa dalam proses pemenangan akan ikut mengambil peran dalam akses ekonomi,kebijakan public dan bahkan proyek pembangunan. Seperti banyak kasus yang kita lihat kepala daerah yang tertangkap kasus korupsi bersama pengusaha,” kata Panji, baru-baru ini.

“Praktik money politik yang selama ini terjadi menambah catatan buruk sistem demokrasi kita, padahal seorang calon kepala daerah yang melakukan praktik semacam ini berarti tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam memenangkan hati rakyat seutuhnya. Money politik ini tidak akan terjadi ketika seorang calon kepala daerah yakin dengan dirinya sendiri akan dipilih oleh rakyat, seharusnya seorang kandidat harus berani berkomitmen menolak politik transaksional agar lahir pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dengan demikian demokrasi yang di idamkan akan terwujud,” lanjutnya.

“Memperhatikan dampak politik berbiaya tinggi, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali menolaknya. Perlu ada semacam komitmen bagi calon kepala daerah yang ikut kontestasi dalam bentuk kesepakatan agar lahir pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi dan semacamnya. Sebab, pemimpin yang dihasilkan dari mekanisme demokrasi bersih semacam itu bisa fokus merealisasikan janji-janji politiknya,” tutupnya.

Yusuf Sugiatno, Kontributor Berdikari Online