PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belakangan kembali mengingatkan Pemerintahan Desa agar tidak melakukan pembangunan fisik pada item item aset infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten. Tujuannya agar tidak tumpang tindih dalam hal kepemilikan aset kedepannya.

“Ada tiga peraturan yang dilanggar oleh Pemerintahan Desa jika mereka melakukan kegiatan pembangunan fisik di infrastruktur milik kewenangan pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi,” tegas Yudi Irawan, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (11/7).

Dilanjutkan Yudi, ketiga aturan tersebut yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset milik Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

“Berdasarkan ketiga aturan tersebut, sudah sangat jelas jika penggunaan Dana Desa hanya diperbolehkan untuk melakukan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Jadi dilarang keras dana desa digunakan untuk melakukan pembangunan fisik pada apapun yang masuk dalam katagori kewenangan pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Yudi, batasan batasan maupun kewenangan kewenangan penggunaan Dana Desa yang diaturkan dalam ketiga aturan tersebut benar benar diperhatikan oleh Pemerintan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepannya.

“Jadi Dana Desa tidak bisa digunakan asal asalan untuk membangun apa saja. Sudah ada payung hukumnya yang mengatur. Jika dilanggar ya kedepannya pasti akan berurusan dengan hukum,” tegas Yudi Irawan.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 September 2018. Permen Desa PDTT No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448. Sehingga, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini merupakan acuan utama bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019. [Ifan Salianto]