Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur, Darhan memimpin rapat paripurna.

PedomanBengkulu.com, Kabupaten Kaur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUA-PPAS APBDP) Tahun Anggaran 2019 di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur, Selasa (30/7/2019).

Rapat Paripurna ini diawali dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kaur, Juhnan Hadi. Selanjutnya pembacaan rancangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBDP 2019 oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Alian Suhadi terhadap rancangan nota yang dimaksud.

Wakil Bupati Kabupaten Kaur dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kaur menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBDP 2019.

Secara aklamasi, anggota DPRD menyetujui nota kesepakatan KUA-PPAS APBDP 2019 yang kemudian dilakukan penandatanganan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kaur dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kaur.

Diketahui, Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Darhan. Selain itu juga di hadiri 18 orang pimpinan/anggota DPRD, UFKPD, Asisten, Staf Ahli, Inspektur Daerah, Sekwan, Ka OPD, Kabag, Camat serta Satuan Kerja Vertikal di Kab Kaur.

Sementara, Wakil Bupati Kabupaten Kaur Hj. Yulis Suti Sutri S.KM, dalam rapat menyampaikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Badan, Dinas, Sekwan dan Setda agar secara Pro aktif dan responsif serta senantiasa mengikuti pembahasan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2019 sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

“Semua perangkat daerah agar dapat pro aktif serta responsif serta mengikuti pembahasan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2019,” kata Yulis Suti Sutri.

Selain itu, Yulis Suti Sutri juga menyampaikan perubahan APBD Kabupaten Kaur Tahun 2019 yang diperuntukan untuk Empat hal kebijakan utama. [Sirat]

Empat hal kebijakan utama, yakni:

– Rasionalisasi kegiatan yang terdiri dari penambahan dan pengurangan dana atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dan anggaran.
– Menghapus beberapa kegiatan dengan pertimbangan waktu dan teknis lainnya sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan.
– Perubahan kewenangan dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kaur Pada tahun 2019.
– Usulan beberapa kegiatan baru yang belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang sifatnya bisa dikerjakan langsung oleh organisasi Perangkat daerah dan tidak memakan waktu yang lama serta kegiatan-kegiatan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target daerah.