Ilustrasi

Penolakan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril Maknun, mantan guru perempuan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menjadi sorotan media lokal bahkan juga media-media internasional. Baiq adalah terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada November lalu, MA menyatakan bahwa Baiq bersalah karena melanggar kesusilaan berdasarkan hukum informasi dan transaksi elektronik. PK yang diajukan pun ditolak dengan anggapan gagal menghadirkan bukti baru. Ditolaknya PK ini memperkuat vonis ditingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Bermula ketika dirinya merekam percakapan telepon dengan kepala sekolah yang merupakan atasannya. Baiq Nuril mengaku mendapat pelecehan pada pertengahan 2012. Rekaman tersebut untuk membuktikan bahwa bosnya melecehkannya secara seksual. Nuril berpendapat bahwa ia tidak menyebarkan rekaman itu. Menurutnya, ada seorang teman yang mengambil rekaman dari ponselnya. Rekaman telepon itu kemudian menyebar di antara staf di sekolah dan akhirnya diserahkan kepada kepala dinas pendidikan setempat. Rekaman juga viral di media sosial. Namun, Baiq justru dilaporkan ke polisi pada 2015 atas tuduhan pelanggaran UU ITE. (m.republika.co.id)

Tragedi seperti yang dialami Baiq terkait putusan hakim yang tidak berpihak kepada dirinya sebagai korban, dalam hal ini bukan hanya sekali dua kali berulang dalam upaya penegakan keadilan di Indonesia. Masih ingat dengan nasib seorang nenek pencuri kayu bakar dan nenek pencuri tiga buah kakao yang berujung di penjara demi mempertahankan hidup. Masih banyak lagi kasus serupa yang menunjukkan hukum semakin tajam ke bawah dan semakin tumpul keatas. Keadilan seperti tidak berpihak pada mereka yang lemah. Bagi mereka yang mempunyai modal, dengan mudah mempertahankan eksistensi diri menjadi “pemenang” di meja hijau.

Mengapa hal itu tampak sering terjadi dalam sistem demokrasi?

Karena dalam sistem demokrasi saat ini hukum memang bisa ditekuk-tekuk agar mengikuti kehendak penegak hukumnya. Ibaratkan cermin dari kehendak masyarakat, dan cermin dari kehendak elit penguasa, terasuk aparat penegak hukum di bawah kehendak elit penguasa. Intinya, kehendak mendahuui hukum. Abul A’la Al Maududi pernah menganalogikan hukum Barat itu seperti termometer. Artinya hukum akan mengikuti apa pun kehendak masyarakat seperti halnya termometer yang akan menunjukkan suhu berapapun sesuai suhu badan yang diukur.

Memang seperti itulah karakter dasar hukum sekuler, yakni baik substansi hukum maupun penegakan hukumnya multi tafsir, tidak memiliki norma yang tetap atau standar yang jelas (fix/stabil) yang berlaku universal; selalu berubah—ubah sesuai dengan kehendak penguasa dan penegah hukum, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta dengan mudah menjadi alat menekan yang lemah.

Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Islam

Secara fitrah, setiap manusia menyukai keadilan dan membenci kezaliman. Secara fitrah pula, manusia akan cenderung pada pelaku keadilan dan bersimpati pada orang yang terzalimi. Namun, akibat hawa nafsu dan bujuk rajuan setan, sepanjang sejarah manusia dapat disaksikan beragam kezalian dan eksisnya orang-orang zalim.

Keistimewaan yang paling puncak dalam penegakan hukum sistem Islam adalah substansi hukumnya, yaitu syariah Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. syariah Islam adalah hukum yang secara mutlak merupakan hukum terbaik diseluruh dunia. Islam mensyariatkan untuk mewujudkan keadilan secara umum di tengah-tengah masyarakat tanpa terkecuali.

Secara lebih khusus Islam pun juga mensyariatkan agar keadilan diwujudkan dalam dunia peradilan saat mengadili suatu perkara. Islam memberikan panduan yang jika dipenuhi dalam penyelesaian suatu perkara, maka vonis yang lebih ketat pada keadilan hakiki akan bisa diwujudkan. Syariah Islam juga sudah dijamin oleh Allah SWT sebagai hukum yang benar (sidqan) dan adil (‘adlan) (lihat QS al-An’am [6] : 115). Tidak ada yang lebih baik dari hukum-Nya:

”Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin?” (TQS. Al-Maidah ayat 50)

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang qadhi atau hakim hanya disyariatkan untuk memutuskan menurut yang tampak (al-hukmu bi azh-zhahir), yakni yang terungkap dari bukti-bukti dan kesaksian. Islam memerintahkan qadhi (hakim) tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, tetapi harus mendengar dari kedua belah pihak secara mencukupi.

Dalam hal keputusan berdasarkan yang tampak itu, boleh jadi salah satu pihak lebih pandai dalam memaparkan argumentasi. Akibatnya qadhi atau hakim memutuskan untuk memenangkan pihak yang seharusnya bersalah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa keputusan yang demikian tidak boleh diambil, sebab itu merupakan bagian dari neraka.

Mendamba keadilan hukum di sistem demokrasi sekuler hanyalah jargon khayali yang mulai pangkal hingga ujungnya bermasalah. Kerena substansi hukum dalam demokrasi merupakan hukum buatan manusia yang terbatas pada akal dan pengetahuan yang dimiliki. Akibatnya, sistem hukum dalam demokrasi menderita cacat bawaan yang fatal dan sistematik sehingga tak mungkin bisa diperbaiki. Sedangkan dalam sistem Islam, kerusakannya bukan bersifat sistematik, tapi lebih bersifat human error, yaitu penyimpangan dari sisi manusinya. Bukan penyimpangan dari sisi substansi hukumnya. Karena substansi hukumnya sudah pasti benar karena bersumber dari wahyu Allah SWT. Akhirnya hanya dengan kembali pada syariah Islam dan sistem Khilafah Islamiyah penegakan keadilan hukum dapat dirasakan. Wallahu a’lam

Mesi Tri Jayanti, Mahasiswi Universitas Bengkulu