PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Dalam rangka mengawal gugatan warga terhadap PLTU Batubara, Koalisi Langit Biru (KLB) menggelar aksi simpatik di depan PTUN Bengkulu, Senin (22/7/2019).

Aksi ini diikuti sejumlah warga Teluk Sepang, Mahasiswa, Seniman dan aktivis Lingkungan, dengan membawa spanduk besar bertuliskan seruan ‘Wahai Hakim, keadilan anda adalah masa depan Kami’ yang di bentangkan di depan gedung PTUN Bengkulu.

Korlap aksi yang merupakan Pengurus Departemen Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bengkulu (BEM -KBM UNIB), Rayendra Agustian mengatakan dalam orasinya, bahwa PLTU merupakan model pembangkit listrik yang sudah kuno.

“Dari kacamata intelektual, kami menilai bahwa PLTU ini adalah pembangkit kuno dan sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara maju, bahkan di negara lain peta jalan transisi energi sudah disusun dan mulai diterapkan,” kata Rayendra.

“Sementara Indonesia, jangankan peta jalan, komitmen pun belum ada. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya pembangunan PLTU di Bengkulu,” lanjut Rayendra.

Selain itu, Manager Kampanye Energi Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu didampingi Saman Lating, S.H selaku koordinator Tim Advokasi KLB mengatakan bahwa keselamatan lingkungan harus diperjuangkan oleh semua pihak dan sudah ada pengalaman gugatan terhadap izin beroperasinya PLTU Batubara yang dimenangkan oleh warga.

“Seperti yang baru saja terjadi di Republik Kenya, Pengalaman buruk mengenai PLTU tersebut membuat kami percaya bahwa keselamatan lingkungan harus diperjuangkan oleh semua pihak. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan gugatan atas izin lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu dan Lembaga OSS karena akan memperparah kerusakan lingkungan di daerah kita, ” kata Olan sahayu

Lanjut Olan, Koalisi Langit Biru (KLB) melalui kajian panjang dan konsisten dalam memperjuangkan lingkungan, menemukan adanya indikasi pelanggaran atas terbitnya izin lingkungan PLTU Batubara 2×100 MW di Teluk Sepang.

Olan juga mengatakan bahwa pelanggaran terhadap PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kota Bengkulu, klaim atas persetujuan warga hingga analisis dampak lingkungan yang dipandang tidak tepat, serta prosedur penerbitan yang dinilai tidak mengikuti aturan yang berlaku.

“Berdasarkan hal tersebut, melalui Tim Advokasi Langit Biru (KLB) pada 20 Juni 2019 warga memasukkan gugatan ke PTUN dan meminta agar izin lingkungan PLTU Teluk Sepang dibatalkan dan dicabut,” jelas Olan.

Sementara, sebagai penggugat, Harianto mengatakan bahwa dengan profesi sebagai pedagang ikan yang ia geluti sekarang, hadirnya PLTU Batubara Teluk Sepang justru membuat nelayan dan petani kehilangan mata pencarian.

“Abu pembakaran Batubara akan mencemari udara, serta limbah air bahang akan mencemari laut. Jika PLTU beroperasi maka kami akan menderita,” kata Harianto,”.

Diketahui, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara sendiri sudah sejak lama ditolak di berbagai wilayah baik dalam maupun luar negeri. Sama hal-nya dengan rencana pembangunan PLTU di Bengkulu. Hal ini melihat dampak buruk berupa turunnya kualitas lingkungan yang mengakibatkan turunnya tingkat produktivitas pertanian, sumber daya laut serta ancaman kesehatan.

Sedangkan Aksi Koalisi Langit Biru ini merupakan gabungan beberapa lembaga organisasi diantaranya Kanopi Bengkulu, LGN Bengkulu, GPA Gendong Adventure, BEM KBM UNIB, dan UKM Seni UNIHAZ. [Yusuf]