Aan Julianda

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Setelah menunggu cukup lama akhirnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima dua nama calon pendampingnya sebagai wakil gubernur yaitu Muslihan dan Dedy Ermansyah.

Sesuai dengan peraturan mengenai pengisian kekosongan wakil Gubernur ini yang di atur dalam UU no 10 tahun 2016 tentang pilkada, partai politik pengusung bersama gubernur mengusulkan 2 nama ke DPRD untuk di pilih dpdr, selanjutnya mekanismenya di atur dalam peraturan pemerintah no 12 tahun 2018 tentang pedoman pemyusun tata tertib DPRD.

Nanti DPRD Provinsi Bengkulu akan melakukan pemilihan dari 2 nama yang di ajukan oleh partai pengusung waktu pilkada 2015 yang lalu bersama gubernur.

Dua nama tersebut kemudian akan diserahkan ke DPRD Provinsi untuk kemudian dilakukan pemilihan siapa yang bakal menjadi pendampingnya sebagai wakil gubernur.

Hal ini mendapat perhatian dari tokoh pemuda Bengkulu Aan Julianda.

“Dalam pemilihan wakil gubernur nanti yang dilakukan DPRD Provinsi Bengkulu, jangan ada transaksi uang atau suap untuk memilih wagub Bengkulu,” paparnya saat diwawancara, Minggu (14/7/2019).

Masyarakat, Polda dan Kejati, lanjutnya, harus ikut mengawal proses pemilihan ini.

“Bila perlu meminta KPK untuk ikut mengawasi proses pemilihan ini,” tambah Aan.

Ia menjelaskan, memang pada awal masa jabatan pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah ada penandatanganan Fakta Integritas dengan KPK. Namun demikian, pada akhirnya Ridwan Mukti tetap saja ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Maka dari itu, lanjut Aan, hendaknya Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah segera menyurati KPK untuk betul-betul mengawasi proses pemilihan Wagub tersebut.

“Ini barometer demokrasi kita. Khususnya Provinsi Bengkulu, karena yang memilih hanya representasi dari rakyat yang dianggap bagus soal integritasnya,” tegas Aan.

Diharapkan wagub yang terpilih nanti memang benar-benar lahir dari proses yang bersih, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara baik selama kurang lebih satu tahun ke depan. [Yusuf]