PedomanBengkulu.com, Kaur —
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur sudah siap untuk menetapkan pembagian kursi Partai Politik ( Parpol) peraih kursi dan menetapkan 25 Calon Anggota Legislatif (Caleg) terpilih di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu.

Dari 16 Parpol peserta pemilu hanya ada 12 Parpol yang meraih kursi. Untuk Dapil I meliputi enam wilayah Kecamatan sebanyak 10 kursi dan Dapil II meliputi dua Kecamatan sebanyak 6 kursi, Dapil III meliputi tujuh Kecamatan sebanyak 9 kursi.

Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Irpanadi, saat dikonfirmasi Selasa (16/7/2019) mengatakan, proses penetapan akan dilakukan setelah KPU Kabupaten Kaur mendapatkan nomor Buku Tegester Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi ( MK) yang disampaikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu yang nantinya dituangkan di dalam berita acra penetapan.

“Kemudian dalam proses penetapan KPU akan mengundang pimpinan Parpol dan saksi Parpol peserta Pemilu termasuk Caleg terpilih,” ujar Irpanadi.

Dikatakan Irpanadi, penetapan karena mengingat, hasil Rekapitulasi prolehan suara Pemilu 2019 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur tidak ada gugatan sama sekali di MK. Hal ini karena prosea pelaksanaan Pemilu sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan transfaran. Sehingga partisipasi masyarakat memilih juga cukup tinggi dari total jumlah daftar pemilih tetap 89.564 tersebut partisipasi pemilih mencapai 85,6 persenan.

“Memang masih ada warga yang tidak memilih karena memang tidak ada di wilayah Kabupaten Kaur melainkan berada di luar perantauan. Bahkan banyak yang di Perkebunan,” beber Irpanadi.

Kemudian, sambung Irpanadi, KPU Kabupaten Kaur juga sudah mengingatkan kepada Parpol peraih kursi dan Caleg terpilih untuk menyampaikan salah satu syarat utama bisa dilantik, yaitu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semuanya sudah menyampaikan ke KPU. Walaupun proses penyerahanya paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti, KPU akan mengusulkan ke Gubernur atas nama menteri, melalui Bupati untuk diterbitkan SK dan dilantik. Sebab masa jabatan anggota DPRD periode 2014 – 2019 akan berakhir pada 29 Agustus mendatang ini. Sehingga akan secepatnya dilantik jika sudah ditetapkan,” jelas Irpanadi.[Anto]